Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memacu penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai upaya mewujudkan integrasi data antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selama ini belum terkoneksi secara optimal.
Langkah tersebut mengemuka dalam kegiatan sosialisasi dan Rapat Koordinasi (Rakor) DTSEN yang diselenggarakan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, melibatkan perangkat daerah terkait, Dinas Sosial kabupaten/kota, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (29/4/2026).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim melalui Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah, mengatakan pendaftaran akun DTSEN yang melibatkan Bappeda dan Diskominfo Kalsel telah berhasil dilakukan dan kini memasuki tahap tindak lanjut pengisian data yang dibutuhkan.
“Alhamdulillah, kita sudah melakukan pendaftaran untuk akun DTSEN yang terdiri dari Bappeda dan Diskominfo. Akunnya sudah kita aktivasi dan insyaallah akan kita tindak lanjuti dari pertemuan ini untuk mengisi data-data yang diperlukan,” ujar Hidayatullah saat ditemui disela Rakoor tersebut.
Menurutnya, aktivasi akun DTSEN menjadi langkah awal dalam memperbaiki tata kelola data di Banua, sekaligus menjawab persoalan belum terintegrasinya data di sejumlah SKPD.
Ia menjelaskan, saat ini masih banyak data sektoral yang berdiri sendiri dan belum saling terhubung. Karena itu, kehadiran Portal Data Kalimantan Selatan diharapkan mampu menjadi penghubung kebutuhan data antar-SKPD, termasuk mendukung penguatan DTSEN.
“Perkembangan saat ini memang masih banyak data di beberapa SKPD yang belum saling terkoneksi. Harapannya, dengan hadirnya Portal Data Kalimantan Selatan dapat menjembatani kebutuhan data antar-SKPD, terutama DTSEN ini,” tambahnya.
Selain persoalan integrasi, kurangnya pemahaman pelaksana teknis terhadap sistem juga menjadi tantangan di lapangan. Untuk itu, pelaksanaan sosialisasi dan rakor dinilai penting guna memperkuat pemahaman dan sinkronisasi antarinstansi.
Ke depan, Pemprov Kalsel menargetkan integrasi data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), serupa dengan sistem yang diterapkan pada sektor perpajakan, sehingga pemanfaatan data kependudukan dapat mendukung program kesejahteraan masyarakat secara lebih tepat sasaran.
“Kita berharap DTSEN ini bisa mengoneksikan kebutuhan data lintas sektor, termasuk Dinas Kesehatan, berbasis NIK penduduk. Supaya data pada KTP benar-benar bermanfaat untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat. Jadi datanya cukup menggunakan NIK, seperti halnya di pajak,” pungkasnya.
Melalui integrasi data yang semakin matang, pemerintah berharap berbagai intervensi program, baik di bidang sosial maupun kesehatan, dapat lebih efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. MC Kalsel/Jml
