KOTABARU, RADARBANUA – Bupati Kotabaru menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) strategis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (29/4), bertempat di lokasi pembangunan PT PP, Tanah Merah, Kabupaten Tanah Bumbu.
FGD ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor terkait Program Strategis Nasional (PSN), khususnya pembangunan Jembatan Pulau Laut. Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten II Setda Tanah Bumbu, tenaga ahli gubernur, perwakilan Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, perwakilan dinas terkait, serta seluruh kontraktor yang terlibat dalam proyek tersebut.
Agenda utama pertemuan menyoroti keberlanjutan pembangunan Jembatan Pulau Laut yang akan menghubungkan daratan Kalimantan dengan Pulau Laut. Proyek ini juga termasuk dalam 10 program prioritas Gubernur Kalimantan Selatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Dalam keterangannya, Bupati Kotabaru menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk mengawal setiap kebijakan strategis agar berjalan selaras antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten.
“Kami sangat mendukung akselerasi pembangunan ini, khususnya Jembatan Pulau Laut. Proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan urat nadi ekonomi yang akan menjadi akses vital bagi konektivitas wilayah,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keberadaan jembatan tersebut menjadi harapan besar masyarakat Kotabaru, terutama dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan meningkatkan perekonomian daerah. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan dari luar daerah ke berbagai destinasi wisata di Kotabaru.
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, Eka Safrudin, menyampaikan bahwa jembatan ini diharapkan menjadi solusi permanen dalam membuka keterisolasian wilayah. Dengan akses yang lebih terbuka, arus distribusi barang dan jasa akan semakin lancar, sehingga dapat menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat.
“Melalui sinergi dan kolaborasi yang erat antar pemangku kepentingan, diharapkan seluruh program strategis ini mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kotabaru,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Fajar selaku Tim Ahli Gubernur mengingatkan para kontraktor untuk bekerja secara maksimal mengingat pentingnya proyek pembangunan jembatan tersebut yang membutuhkan anggaran besar.
“Gubernur Kalimantan Selatan berpesan agar tidak ada kendala signifikan selama proses pembangunan. Diharapkan, sesuai target pada akhir tahun 2028, jembatan ini sudah dapat diselesaikan dan difungsikan,” ucapnya.
Selain itu, pihak pelaksana proyek juga diminta untuk secara rutin melaporkan progres pekerjaan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu.
Sebagai informasi, pembangunan Jembatan Pulau Laut memiliki panjang sekitar 6,4 kilometer dan telah dimulai sejak tahun 2024 dengan target penyelesaian pada 2028. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp6,14 triliun, bersumber dari APBN dan APBD.
