Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, menyampaikan bahwa kinerja fiskal di Kalimantan Selatan hingga akhir Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan dinamika yang positif di tengah upaya pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Catur, hingga 31 Maret 2026 realisasi Belanja Negara di Kalimantan Selatan mencapai Rp7,39 triliun atau sebesar 24,78 persen dari total pagu Rp29,85 triliun. Capaian tersebut ditopang oleh peningkatan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang tumbuh signifikan sebesar 28,73 persen secara year on year (yoy) dengan nilai realisasi mencapai Rp1,97 triliun.
“Belanja Pemerintah Pusat menunjukkan akselerasi yang cukup kuat pada awal tahun. Ini menjadi sinyal positif bahwa program-program pemerintah pusat di daerah mulai berjalan dan memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Catur, Banjarmasin, Selasa (12/5/2026).
Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) masih menjadi kontributor terbesar dalam struktur Belanja Negara dengan nilai mencapai Rp5,43 triliun. Meski demikian, secara persentase mengalami kontraksi sebesar 22,72 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari sisi penerimaan, Pendapatan Negara di Kalimantan Selatan berhasil terkumpul sebesar Rp2,18 triliun atau 7,42 persen dari target. Secara nominal, angka tersebut tumbuh 5,08 persen dibandingkan Triwulan I tahun lalu.
Catur menjelaskan, penerimaan perpajakan pada awal tahun memang mengalami tekanan dengan kontraksi sebesar 4,31 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya restitusi pajak serta kebijakan realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada awal tahun anggaran.
“Meski penerimaan perpajakan masih mengalami tekanan, secara umum kinerja pendapatan tetap tumbuh positif. Hal ini menunjukkan aktivitas ekonomi daerah masih terjaga,” katanya.
Ia menambahkan, kondisi defisit regional sebesar Rp5,21 triliun mencerminkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen countercyclical untuk menjaga daya tahan ekonomi daerah pada awal tahun.
“Defisit ini menunjukkan APBN hadir sebagai shock absorber dan instrumen penggerak ekonomi, terutama saat belanja pemerintah didorong lebih awal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi regional,” jelasnya.
Di sisi lain, konsolidasi APBD regional Kalimantan Selatan hingga akhir Maret 2026 juga menunjukkan performa yang membaik. Pendapatan daerah tercatat mencapai Rp7,45 triliun atau 23,68 persen dari target, sedangkan realisasi belanja daerah mencapai Rp5,59 triliun atau 13,66 persen dari pagu anggaran.
Catur juga menyoroti pertumbuhan Belanja Modal yang meningkat signifikan sebesar 65,21 persen secara yoy. Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikasi percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur dan investasi publik oleh pemerintah daerah sejak awal tahun.
“Kenaikan Belanja Modal menjadi sinyal yang sangat baik karena menunjukkan pemerintah daerah mulai agresif mengeksekusi proyek-proyek pembangunan. Ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada kuartal berikutnya,” pungkasnya. MC Kalsel/Rns
