Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Transformasi APIP Menuju Pengawasan yang Adaptif, Terintegrasi dan Berdampak” di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jumat (22/5/2026).
Kegiatan ini dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Irjen Pol. (Purn.) Sang Made Mahendra Jaya, jajaran inspektorat kabupaten/kota, serta perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kalsel.
Gubernur Kalsel H. Muhidin mengatakan FGD tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota terkait pelaksanaan pengawasan pemerintahan dan penggunaan anggaran daerah.
Menurutnya, melalui forum tersebut diharapkan seluruh perangkat daerah dapat memahami aturan dan kebijakan terbaru sehingga pelaksanaan pemerintahan berjalan lebih baik dan terhindar dari kesalahan administrasi.
“Dengan adanya FGD ini mudah-mudahan ke depan pelaksanaan pemerintahan di seluruh dinas bisa semakin baik, terutama dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program,” ujar Muhidin.
Ia menambahkan, pengawasan tidak hanya dilakukan dalam forum resmi, namun juga akan berlanjut melalui pendampingan langsung ke kantor maupun dinas-dinas di lingkungan pemerintah daerah.
Ia berharap penguatan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mampu meminimalisasi berbagai kelemahan dalam tata kelola pemerintahan di daerah.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Irjen Pol. (Purn.) Sang Made Mahendra Jaya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Inspektorat Daerah yang menggelar FGD transformasi pengawasan APIP.
Ia menegaskan, APIP saat ini bukan lagi dipandang sebagai “monster” atau pemadam kebakaran, melainkan mitra strategis kepala daerah dan organisasi perangkat daerah dalam mendeteksi persoalan sejak dini.
“APIP itu membantu kepala daerah dan OPD untuk mendeteksi berbagai permasalahan, mengingatkan, lalu bersama-sama mencari solusi agar persoalan yang sama tidak terulang,” katanya.
Menurutnya, transformasi pengawasan diperlukan agar tata kelola pemerintahan semakin kuat dan seluruh program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Saya berterima kasih kepada Pak Gubernur dan jajaran Inspektorat karena menunjukkan kepedulian dalam memperkuat tata kelola pemerintahan agar berdampak langsung kepada masyarakat,” pungkasnya. MC Kalsel/tgh
