Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Forum Konsultasi Publik bertema “Transformasi Digital dalam Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang Cepat, Transparan, dan Akuntabel Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025” di Kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (10/6/2026).
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sekaligus menyamakan persepsi para pemangku kepentingan dalam mempercepat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha.
Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan, Endri, melalui Sekretaris DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan, Fitridani, mengatakan bahwa tahun 2026 menjadi momentum penting dalam reformasi tata kelola perizinan di Indonesia.
“Transformasi digital bukan sekadar memindahkan pelayanan manual ke dalam sistem komputer. Lebih dari itu, transformasi digital merupakan langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel sesuai amanat PP Nomor 28 Tahun 2025,” ujarnya.
Menurutnya, regulasi baru tersebut membawa perubahan signifikan dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko, mulai dari pemisahan formulir persyaratan dasar, peningkatan keandalan sistem Online Single Submission (OSS), hingga penerapan Service Level Agreement (SLA) yang lebih ketat.
“Sebagai instansi di tingkat provinsi, DPMPTSP memiliki peran penting sebagai jembatan integrasi sistem sekaligus pengawal iklim investasi daerah. Melalui sistem digital yang akuntabel, kita dapat meminimalkan tatap muka, memangkas birokrasi yang berbelit, serta menutup celah terjadinya pungutan liar,” katanya.
Fitridani menambahkan, keberhasilan transformasi digital membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh pihak, termasuk masyarakat dan pelaku usaha.
“Forum Konsultasi Publik ini menjadi ruang dialog yang terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan, saran, maupun kritik yang konstruktif. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan langkah perbaikan pelayanan ke depan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan, Wahdatun Nisa Alkaff, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum tersebut bertujuan membangun komunikasi, partisipasi, dan kolaborasi antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat serta pemangku kepentingan.
“Melalui forum ini, kami ingin memperoleh masukan dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan serta harapan masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan berbasis digital,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, sekaligus mendukung implementasi transformasi digital sesuai amanat PP Nomor 28 Tahun 2025.
Forum Konsultasi Publik diikuti sekitar 60 peserta yang terdiri dari organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, pelaku usaha dan asosiasi usaha, akademisi, media massa, serta masyarakat pengguna layanan. Adapun narasumber berasal dari unsur pemerintah, yakni Biro Organisasi serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia.
“Melalui kegiatan ini, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan berharap dapat menghimpun berbagai masukan dan rekomendasi konstruktif guna mendukung pengembangan pelayanan perizinan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat iklim investasi yang kondusif di Kalimantan Selatan,” tukasnya. MC Kalsel/dam
