Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel mulai melakukan penilaian terhadap lima desa finalis dalam Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.
Penilaian dilakukan melalui paparan peserta sebagai tahapan untuk menentukan tiga besar yang akan melaju ke verifikasi lapangan.
Kepala Dinas PMD Kalsel, Iwan Ristianto, mengatakan penilaian dilaksanakan selama dua hari, dengan hari pertama dikhususkan untuk kategori desa dan hari kedua untuk kategori kelurahan.
“Pada hari ini ada lima finalis desa se-Kalsel yang akan dinilai dan dipilih menjadi tiga besar. Besok dilanjutkan untuk lima finalis kelurahan,” ujar Iwan di Kantor Dinas PMD Kalsel, Banjarbaru, Rabu (10/6/2026).
Lima desa yang mengikuti tahap penilaian tersebut yakni Desa Durian Bungkuk (Kabupaten Tanah Laut), Desa Murung Asam (Kabupaten Hulu Sungai Utara), Desa Baruh Panyambaran (Kabupaten Balangan), Desa Warukin (Kabupaten Tabalong), dan Desa Semayap (Kabupaten Kotabaru).
Menurut Iwan, hasil penilaian dari masing-masing tim akan dibahas dalam sidang pleno untuk menentukan tiga besar desa dan kelurahan. Selanjutnya, tim penilai akan melakukan verifikasi lapangan guna menetapkan peringkat terbaik.
“Setelah penilaian administrasi dan paparan ini, tiga besar akan diverifikasi langsung ke lapangan untuk menentukan peringkat pertama,” katanya.
Ia menjelaskan, sejumlah aspek menjadi indikator penilaian, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan desa, kewilayahan, tata kelola pemerintahan, bidang sosial dan ekonomi, hingga berbagai inovasi yang dikembangkan desa maupun kelurahan.
Penilaian dilakukan oleh tim lintas sektor yang terdiri dari unsur Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Dinas Pendidikan, serta Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan.
Salah satu anggota tim penilai dari TP PKK Kalsel, Rachmah Norliad, mengatakan pihaknya menitikberatkan penilaian pada peran dan kontribusi PKK dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
“Kami melihat sejauh mana peran serta PKK di tingkat desa, inovasi yang dilakukan, serta kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti pentingnya keberadaan dan legalitas Dasawisma sebagai ujung tombak pendataan dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, masih terdapat desa yang telah menjalankan kegiatan Dasawisma namun belum didukung kelengkapan administrasi dan pengesahan secara resmi.
“Kami berharap seluruh desa segera mengesahkan Dasawisma yang ada di wilayahnya, sehingga kegiatan yang berjalan juga didukung administrasi yang lengkap,” kata Rachmah.
Melalui Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2026 yang mengusung tema “Transformasi Desa dan Kelurahan sebagai Pilar Pertahanan Nasional Menuju Indonesia Emas”, diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat, serta inovasi pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
Rachmah menambahkan, ajang tersebut tidak hanya menjadi kompetisi, tetapi juga sarana evaluasi dan motivasi bagi desa serta kelurahan untuk terus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan pembangunan di wilayah masing-masing. MC Kalsel/tgh
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
