Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmen penuhnya dalam memperkuat benteng pertahanan digital di daerah. Langkah ini dibuktikan dengan kehadiran tim Diskominfo Kalsel dalam Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah (Forkomsanda) yang berlangsung di Gedung Kepatihan, Komplek Kepatihan, Jl. Malioboro, Yogyakarta, Selasa (9/6/2026).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ini bekerja sama dengan Diskominfo Provinsi DIY. Forum tahun ini mengusung tema “Penguatan Persandian dan Keamanan Informasi dalam Mendukung Peningkatan Indikator Keamanan Pemerintah Digital di Daerah.”
Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, menjelaskan bahwa Forkomsanda merupakan wadah komunikasi antar-entitas penyelenggara sistem elektronik, mulai dari unsur pemerintahan, kesehatan, pendidikan, TNI/Polri, Kejaksaan, hingga sektor swasta.
Melalui forum ini, seluruh elemen dapat saling memperbarui informasi mengenai tren serangan siber dan pola penanganannya. Danang pun berharap ekosistem di daerah lain, termasuk Kalimantan Selatan, bisa meniru kedekatan antar-komunitas ini.
Ia juga mendorong agar daerah membangun sistem keamanan komparatif yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, layaknya konsep pertahanan zaman dulu.
“Kami harap ekosistem di Kalsel solid untuk saling menjaga ruang sibernya, saling bahu membahu bahwa semuanya itu kita jaga bersama. Kalau jaman dulu ada sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dimana seluruh komponen masyarakat tidak hanya pemerintahan tapi juga aparatur negara para pendidik atau akademisi, dan para komunitas masyarakat umum ikut menjaga ruang sibernya sehingga terciptalah ruang siber yang aman sehingga semua warga Kalsel bisa bertransaksi dan berinteraksi secara aman di ruang siber,” jelas Dadang.
Merespons arahan tersebut, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar, menyatakan bahwa hasil kegiatan ini akan segera disampaikan kepada pimpinan agar pihaknya segera bergerak cepat untuk membentuk Forkomsanda di Kalimantan Selatan.
Meski sebelumnya Kalsel telah memiliki Forum Komunikasi Keamanan Informasi (Forum KAMI), bentuk dan fungsinya akan segera disesuaikan dan dipertajam kembali agar selaras dengan pola tata kelola yang ditekankan BSSN.
“Agar Pemprov Kalsel khususnya Diskominfo dapat segera membentuk Forkomsanda. Memang sebenarnya Diskominfo Kalsel sudah membentuk Forum Komunikasi Keamanan Informasi. Hal itu nanti akan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya seperti halnya yang telah ditegaskan oleh Pak Direktur BSSN. Disitu kita lihat bagaimana caranya kita bisa mengamankan ruang digital yang saat ini tentunya menjadi sebuah kebutuhan kita di era transformasi digital,” ungkap Suci.
Acara strategis ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) kunci dari berbagai wilayah. Selain perwakilan Diskominfo Provinsi Kalsel, hadir pula utusan dari Sumatra Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dari sektor kesehatan dan pendidikan, hadir para Direktur Rumah Sakit di DIY serta Ketua CSIRT (Computer Security Incident Response Team) dari sejumlah universitas di Yogyakarta.
Rangkaian acara diawali dengan keynote speech dari Deputi III BSSN, dilanjutkan prosesi penyerahan cinderamata oleh Kepala BSSN kepada Sekretaris Daerah (Sekda) DIY dan Direktur SUPS II.
Guna membedah tantangan siber secara mendalam, forum juga menghadirkan diskusi panel bersama para pakar, di antaranya Direktur BSSN, Perwakilan Bina Bangda Kemendagri, Kepala Diskominfo DIY, Jabatan Fungsional (JF) Sandiman D23 BSSN, serta para praktisi akademisi.
Melalui kolaborasi ini, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat daerah diharapkan dapat berjalan beriringan dengan sistem keamanan siber yang kian solid. MC Kalsel/Jml
