Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mengakselerasi pengembangan ekonomi hijau (green economy) sebagai strategi memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan melalui pembahasan potensi perdagangan karbon dalam Rapat Koordinasi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Karbon Daerah yang digelar di Ruang Rapat Besar Lantai 3 Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Banjarmasin, Senin (22/6/2026).
Rapat tersebut dipimpin Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Elminsyah Jaya, serta menghadirkan akademisi dan sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Eddy Elminsyah Jaya mengatakan, pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat pemahaman sekaligus memetakan potensi ekonomi karbon yang dimiliki Kalimantan Selatan sebagai bagian dari penguatan Green Economy Index daerah.
“Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan banyak masukan dari Prof. Johari, akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat, serta Tenaga Ahli Gubernur Dr. Sugiarto Sumas. Kita membicarakan bagaimana perdagangan karbon dapat menjadi instrumen penguatan Green Economy Index, sekaligus mengetahui sejauh mana kesiapan daerah dalam mengembangkan ekonomi hijau,” ujarnya.
Menurut Eddy, transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau menjadi kebutuhan yang harus dipersiapkan sejak dini. Selain mempertahankan pertumbuhan ekonomi konvensional, daerah juga perlu mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan baru yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
Ia menegaskan bahwa perdagangan karbon memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pemicu (trigger) pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan di masa mendatang.
“Harapan kita, ini menjadi salah satu trigger pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi kita tidak hanya bertumpu pada sektor-sektor konvensional, tetapi juga mulai mengarah pada pertumbuhan ekonomi hijau atau green economy yang lebih berkelanjutan,” katanya.
Lebih lanjut, Eddy menjelaskan bahwa pembahasan saat ini masih berada pada tahap pemetaan potensi dan identifikasi peluang ekonomi karbon di daerah. Untuk itu, diperlukan langkah lanjutan berupa kolaborasi lintas perangkat daerah guna memperkuat aspek regulasi, data, dan kajian pendukung.
“Ke depan akan kita elaborasikan lebih lanjut bersama lintas SKPD. Kita perlu penguatan regulasi dan penguatan kajian karena saat ini masih dalam tahap pemetaan. Dengan persiapan yang matang, diharapkan sekitar tahun 2029 hingga 2030 kita sudah dapat memasuki tahap implementasi dan mulai mengoptimalkan potensi penerimaan dari perdagangan karbon,” jelasnya.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap dapat memanfaatkan peluang ekonomi karbon secara optimal, sekaligus mendukung upaya pengendalian perubahan iklim dan mewujudkan pembangunan daerah yang lebih hijau, inklusif, serta berkelanjutan. MC Kalsel/Fuz
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
