Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam menyiapkan generasi muda yang produktif dan berdaya saing melalui Dialog Kebijakan Isu NEET (Not in Employment, Education, or Training) bertajuk “Kada Singgawian” yang digelar di Ruang Pangeran Samudera, Lantai 2 Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (24/6/2026).
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, mengatakan dialog tersebut menjadi wadah penting untuk merumuskan kebijakan berbasis data dan fakta sekaligus mendengar langsung pandangan para pemangku kepentingan, khususnya generasi muda.
Menurut Galuh, isu NEET perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut kelompok usia 15 hingga 24 tahun yang tidak sedang bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan. Kelompok ini berbeda dengan pengangguran karena sebagian di antaranya tidak aktif mencari pekerjaan.
“Secara nasional, Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 19,44 persen anak muda Indonesia berstatus NEET pada akhir tahun 2025 atau hampir mencapai sepuluh juta jiwa. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus perhatian bersama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 menunjukkan lebih dari 70 persen penduduk Kalimantan Selatan merupakan generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha. Kondisi tersebut menempatkan Kalimantan Selatan pada posisi strategis untuk memanfaatkan bonus demografi.
“Bonus demografi akan menjadi berkah apabila mampu dikelola dengan baik. Namun sebaliknya, dapat menjadi beban apabila tidak direncanakan dan dipersiapkan secara matang,” katanya.
Galuh juga memaparkan kondisi ketenagakerjaan Kalimantan Selatan berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Februari 2026. Jumlah penduduk usia kerja mencapai 3,24 juta orang dengan 2,15 juta orang bekerja dan 84.851 orang menganggur. Angka pengangguran tersebut turun sebanyak 3.648 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Selatan tercatat sebesar 3,80 persen atau lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,68 persen, sekaligus menjadi yang terendah kedua di wilayah Kalimantan. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mencapai 69,07 persen.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat semua pihak berpuas diri. Struktur ketenagakerjaan daerah masih didominasi sektor primer dan informal. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menyerap 31,70 persen tenaga kerja, sementara hampir 57 persen pekerja berada di sektor informal.
“Yang perlu menjadi perhatian bersama adalah tingkat pengangguran tertinggi justru berada pada lulusan Sekolah Menengah Atas sebesar 5,32 persen dan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 5,28 persen. Ini menunjukkan masa transisi dari pendidikan ke dunia kerja masih menjadi titik yang rentan,” ungkapnya.
Karena itu, Galuh berharap dialog kebijakan tersebut mampu menghasilkan rekomendasi yang tajam, aplikatif, dan dapat ditindaklanjuti dalam perumusan kebijakan daerah.
Ia juga mengajak para pelajar, mahasiswa, dan peserta dialog untuk tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi turut menjadi subjek perubahan melalui gagasan dan pemikiran yang konstruktif.
“Bisa jadi gagasan yang disampaikan hari ini akan menjadi pijakan kebijakan daerah di masa mendatang. Karena itu, mari bersama-sama memberikan kontribusi terbaik bagi masa depan Kalimantan Selatan,” katanya.
Dialog Kebijakan Isu NEET “Kada Singgawian” diselenggarakan oleh Tim Penggerak Basa Ibu Wiki Kalimantan Selatan dan diikuti berbagai pemangku kepentingan, pelajar, mahasiswa, serta para nomine lomba esai yang turut memberikan masukan terkait upaya penanganan dan pencegahan meningkatnya kelompok NEET di Banua. MC Kalsel/Fuz
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
