Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi dan Pemantauan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK, jajaran Kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, serta tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin, menyampaikan apresiasi kepada KPK atas pendampingan yang terus diberikan dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan di daerah.
“Pemantauan dan evaluasi ini merupakan bagian penting dari upaya pencegahan korupsi agar penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Selatan semakin bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Syarifuddin menjelaskan, rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen perbaikan tata kelola yang telah disepakati bersama pada rapat koordinasi sebelumnya pada 10 September 2025. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari implementasi rencana aksi perbaikan sektor pengadaan barang dan jasa tahun 2025.
Menurutnya, pencegahan korupsi pada hakikatnya adalah upaya menjaga amanah yang diberikan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu, setiap anggaran yang dikelola harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap rupiah dalam anggaran daerah adalah hak masyarakat yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan mendatangkan manfaat bagi daerah serta masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda meminta seluruh perangkat daerah untuk menindaklanjuti kegiatan evaluasi dengan sungguh-sungguh.
Ia menekankan pentingnya penyampaian data dan dokumen pendukung yang valid, lengkap, serta tepat waktu guna mendukung proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan KPK.
Selain itu, seluruh jajaran pemerintah daerah juga diminta memastikan proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga penyaluran hibah dan bantuan sosial berjalan secara terbuka, tertib, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak menyampaikan data secara terbuka dan apa adanya, serta memberikan dukungan penuh terhadap setiap tahapan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan.
“Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap dapat terus memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua,” pungkasnya. MC Kalsel/tgh
