Ancaman fenomena El Nino yang berpotensi memicu kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga menurunkan produktivitas pertanian dan peternakan menjadi perhatian serius Komisi IV DPR RI.
Melalui Kunjungan Kerja Spesifik Masa Sidang V Tahun Sidang 2025–2026 di Balai Veteriner Banjarbaru, Jumat (3/7/2026), Komisi IV DPR RI menegaskan pentingnya langkah mitigasi yang cepat dan terintegrasi guna menjaga Kalimantan Selatan sebagai salah satu penyangga utama ketahanan pangan nasional.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, mengatakan perubahan iklim, khususnya potensi El Nino, harus diantisipasi secara serius karena berdasarkan prakiraan BMKG sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan Selatan, berpotensi mengalami curah hujan di bawah normal pada musim kemarau tahun ini.
“Kondisi ini meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta penurunan produktivitas sektor pertanian dan peternakan. Karena itu diperlukan langkah mitigasi yang cepat, terintegrasi, dan berbasis data,” ujarnya.
Ia menilai Kalimantan Selatan memiliki posisi strategis sebagai daerah dengan indeks ketahanan pangan tertinggi di Indonesia sekaligus menjadi penopang pasokan pangan bagi Pulau Kalimantan dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Oleh sebab itu, dampak El Nino di daerah ini berpotensi memengaruhi ketahanan pangan nasional apabila tidak diantisipasi secara optimal,” ungkapnya.
Menurutnya, di sektor pertanian upaya mitigasi perlu difokuskan pada optimalisasi irigasi, pemanfaatan lahan rawa dan lebak, penyediaan benih tahan kekeringan, kecukupan pupuk, hingga penguatan penyerapan hasil panen dan cadangan pangan pemerintah.
Sementara di sektor peternakan, kemarau panjang berpotensi meningkatkan heat stress pada ternak yang berdampak pada turunnya produktivitas serta meningkatnya risiko Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) maupun zoonosis.
“Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran yang sangat penting sebagai laboratorium rujukan dalam deteksi dini, diagnosis penyakit, surveillance, serta penguatan biosecurity. Karena itu kapasitas laboratorium, sumber daya manusia, dan layanan kesehatan hewan harus terus diperkuat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi IV DPR RI juga ingin memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kesiapan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi dampak El Nino, mulai dari sistem peringatan dini, distribusi pupuk, pengamanan cadangan pangan, stabilisasi harga, hingga kesiapan layanan veteriner.
Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menjelaskan Balai Veteriner Banjarbaru merupakan satu dari 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Veteriner di Indonesia yang menjadi rujukan pelayanan kesehatan hewan di lima provinsi Kalimantan, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat.
Ia mengatakan, Balai Veteriner Banjarbaru yang dibangun sejak 1978 dan direnovasi pada 2024 kini memiliki 10 laboratorium berstandar ISO/SNI serta ditetapkan sebagai laboratorium rujukan penyakit surra.
“Bahkan, balai tersebut berhasil mengembangkan metode deteksi cepat penyakit surra yang kini diproduksi secara massal oleh Balai Veteriner Pusvetma Surabaya,” katanya.
Agung mengungkapkan, El Nino tidak hanya berdampak terhadap ketersediaan pakan dan air, tetapi juga meningkatkan risiko penyebaran penyakit hewan karena suhu tinggi mempercepat perkembangan vektor penyakit seperti lalat, nyamuk, dan caplak.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menjalankan berbagai strategi, di antaranya penyediaan bibit hijauan pakan ternak yang tahan kekeringan, pembangunan lebih dari 800 bank pakan di seluruh Indonesia, penyediaan obat, vitamin, vaksin, penerapan biosekuriti, serta penguatan pengendalian penyakit hewan.
Selain itu, pihaknya juga meminta dukungan Komisi IV DPR RI dalam penguatan regulasi, kelembagaan veteriner, peningkatan jumlah dokter hewan, penguatan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), hingga penambahan anggaran pengendalian penyakit hewan menular strategis.
“Kami meyakini dengan dukungan kebijakan, penganggaran yang kuat, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan dapat berjalan optimal sehingga ketahanan pangan, khususnya protein hewani, tetap terjaga meski menghadapi ancaman El Nino,” pungkasnya. MC Kalsel/scw
