Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Program Reforma Agraria sebagai salah satu program strategis nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani.
Hal tersebut disampaikan Gubernur kalsel H. Muhidin melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, usai mengikuti Rapat Koordinasi Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan menerima penghargaan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Selatan atas dukungan dan komitmennya dalam penyelenggaraan Program Reforma Agraria di daerah.
Galuh Tantri mengatakan, Pemprov Kalsel menyambut baik pelaksanaan program reforma agraria yang dijalankan pemerintah pusat dan diimplementasikan di daerah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
“Program reforma agraria ini sangat baik karena memberikan kepastian hukum terhadap lahan-lahan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Salah satu program utamanya adalah redistribusi tanah kepada para petani yang belum memiliki lahan,” ujarnya, Banjarbaru, Jumat (24/7/2026).
Menurutnya, setelah redistribusi tanah dilakukan, BPN juga memberikan pendampingan kepada para penerima manfaat agar lahan tersebut dapat dikelola secara produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain redistribusi tanah, Tantri juga menyoroti program Bank Tanah yang mulai menunjukkan hasil positif di sejumlah daerah. Ia mengapresiasi kabupaten yang telah berhasil menjalankan program tersebut, termasuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
“Mudah-mudahan kabupaten dan kota lainnya juga dapat mendukung pelaksanaan program Bank Tanah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani,” katanya.
Tantri menambahkan, berdasarkan paparan Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan, pelaksanaan reforma agraria di Kalimantan Selatan mendapat apresiasi di tingkat nasional. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, BPN, Kepolisian, Kejaksaan, hingga berbagai instansi terkait.
“Provinsi Kalimantan Selatan dinilai sebagai salah satu daerah terbaik di Indonesia dalam pelaksanaan reforma agraria berkat dukungan seluruh stakeholder. Semoga kolaborasi ini terus berjalan sehingga tujuan utama reforma agraria, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat terwujud,” pungkasnya. MC Kalsel/Rns
