Kalimantan Selatan menjadi pilot project nasional dalam penanganan jembatan non-nasional melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI dan Polri. Kolaborasi ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan jembatan yang menjadi akses penting bagi mobilitas masyarakat.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Pilot Project Penanganan Jembatan Non-Nasional di Kediaman Gubernur Kalsel, Jalan Lingkar Dalam Selatan, Banjarmasin, Senin (31/8/2026).
Penandatanganan dilakukan Dirjen Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar, Gubernur Kalsel H. Muhidin, Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, serta para bupati dan wali kota terkait.
Pilot project ini melibatkan enam daerah, yakni Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tanah Bumbu. Sinergi tersebut mencakup proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan jembatan.
Dirjen Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar mengatakan, program ini merupakan bentuk kolaborasi konkret untuk mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk target pembangunan 300 ribu jembatan. Hingga 13 Agustus 2026, sebanyak 3.395 jembatan telah terbangun melalui Satgas Jembatan TNI Angkatan Darat dan Polri.
“Untuk Kalimantan Selatan sendiri ada 131 jembatan desa yang disinergikan dalam proyek Judesa ini. Mencakup seluruh tahapan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan,” ujar Roy.
Roy berharap keberhasilan pilot project di Kalsel dapat direplikasi ke seluruh provinsi di Indonesia. Dengan cakupan 514 kabupaten/kota, ia memperkirakan program tersebut berpotensi memperbaiki lebih dari 500 jembatan setiap tahunnya jika diterapkan secara nasional.
Sementara itu, Gubernur Kalsel H. Muhidin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung program tersebut. Pemprov Kalsel bersama pemerintah kabupaten/kota akan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan jembatan, baik melalui perubahan anggaran 2026 maupun anggaran murni 2027.
“Kami memohon kepada Kepolisian dan TNI untuk memprogramkan jembatan-jembatan mana yang harus kita usulkan. Alhamdulillah ada beberapa usulan yang masuk ke provinsi,” kata Muhidin.
Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 27 November 2025 terkait infrastruktur jembatan. Penanganan jembatan non-nasional, termasuk akses menuju satuan pendidikan dan sarana publik, diharapkan mampu membuka konektivitas wilayah sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pelayanan publik.
Melalui pilot project ini, Kalimantan Selatan diharapkan menjadi contoh keberhasilan kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar sekaligus membuka akses masyarakat di berbagai wilayah. MC Kalsel/tgh
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
