TANAH BUMBU, RADARBANUA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (2/9/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani. Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyampaikan sejumlah penyesuaian terhadap struktur RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Target pendapatan daerah dalam RAPBD Perubahan 2026 diproyeksikan sebesar Rp2,26 triliun, atau turun sekitar Rp38,05 miliar dibandingkan anggaran awal sebesar Rp2,30 triliun.
Sementara itu, belanja daerah mengalami peningkatan sebesar Rp70,71 miliar, dari sebelumnya Rp2,53 triliun menjadi sekitar Rp2,60 triliun.
Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) juga mengalami peningkatan. Nilainya bertambah sebesar Rp8,76 miliar, sehingga menjadi Rp343,06 miliar.
Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, mengatakan perubahan postur RAPBD tersebut belum menunjukkan pergeseran yang terlalu signifikan. Meski demikian, DPRD tetap akan melakukan pencermatan terhadap setiap alokasi anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Secara pergeseran memang tidak terlalu masif. Namun, kami bersama tim anggaran dari seluruh fraksi akan mengkaji dan mencermati kembali prioritas pemanfaatan anggaran ini,” kata Andrean.
Menurutnya, pencermatan diperlukan untuk memastikan sektor-sektor yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat tetap memperoleh perhatian dalam RAPBD Perubahan 2026.
“Jika ada sektor mendasar yang dirasa kurang terisi, seperti bidang pendidikan atau pembangunan fisik masyarakat, tentu akan kita bahas secara mendalam,” tegasnya.
Andrean menambahkan, pembahasan teknis antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan TAPD dijadwalkan mulai berlangsung pada 6 September 2026. Proses tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar lima hingga enam hari.
DPRD Tanah Bumbu memastikan seluruh tahapan pembahasan dan evaluasi RAPBD Perubahan 2026 diarahkan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik, efektivitas pembangunan daerah, serta terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Pembahasan tersebut juga diharapkan dapat memastikan setiap perubahan alokasi anggaran benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu.
