Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengukuhkan 59 Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Sektor Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun 2026 sebagai langkah memperkuat kesiapsiagaan dan kolaborasi dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang yang dilaksanakan di BSSN, Selasa (6/10/2026).
Pengukuhan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan 59 TTIS yang berasal dari berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta sektor pembangunan manusia. Kegiatan sekaligus dirangkai dengan Penganugerahan Penghargaan Sanapati Teladan Tahun 2026 kepada instansi yang dinilai menunjukkan kinerja, kontribusi, inovasi, dan pengabdian dalam bidang keamanan siber dan persandian.
Dari 59 tim yang dikukuhkan, terdiri atas 13 TTIS kementerian/lembaga, 37 TTIS pemerintah daerah, tujuh TTIS sektor kesehatan, dan dua TTIS sektor pendidikan.
Deputi III Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Sulistyo, menyampaikan pengukuhan bersama tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran keamanan informasi sekaligus membangun kesamaan persepsi dalam penanganan insiden siber.
“Pengukuhan ini bertujuan meningkatkan kesadaran keamanan informasi dalam penanggulangan insiden secara masif dan terstruktur, serta mendorong kolaborasi dan sinergi antar-Tim Tanggap Insiden Siber,” ujarnya.
Menurutnya, keterlibatan berbagai sektor dalam satu kegiatan pengukuhan juga diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai penanggulangan insiden sekaligus membuka peluang kerja sama dalam memperkuat keamanan informasi.
Sulistyo menjelaskan, hingga saat ini telah terregistrasi sebanyak 514 TTIS Sektor Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Jumlah tersebut terdiri atas empat TTIS sektoral, 119 TTIS sektor pemerintah pusat, 34 TTIS sektor pemerintah provinsi, 292 TTIS pemerintah kabupaten/kota, serta 69 TTIS Sektor Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
Sementara itu, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menegaskan bahwa penguatan keamanan siber tidak dapat hanya mengandalkan kecanggihan teknologi. Menurutnya, tidak ada sistem yang dapat menjamin keamanan secara mutlak sehingga setiap instansi harus membangun kesiapan dari sisi teknologi, sumber daya manusia, tata kelola, hingga mekanisme respons insiden.
“Tidak ada satu pun sistem yang menjamin 100 persen aman. Tidak ada satu pun sistem yang aman dari ancaman,” tegasnya.
Ia mengatakan, penerapan prinsip Security by Design, defense in depth, dan Resilience by Architecture perlu diterapkan secara berkelanjutan agar setiap instansi memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, menangani, dan memulihkan sistem ketika terjadi gangguan.
Dalam penanganan insiden, Nugroho menjelaskan TTIS memiliki peran penting sebagai pihak pertama yang mengetahui dan melakukan tindakan awal ketika terjadi insiden siber. Penanganan dilakukan melalui tahapan identifikasi, proteksi, deteksi, respons, hingga pemulihan.
“Organisasi adalah first responder, pihak pertama yang mengetahui dan bertindak pertama kali menangani insiden. Karena itu, TTIS organisasi dan sektor sejatinya merupakan perpanjangan tangan BSSN di lapangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penguatan TTIS bukan sekadar pembentukan struktur kelembagaan atau pemenuhan administrasi. Kapabilitas tim harus terus ditingkatkan melalui penguatan tata kelola dan kelembagaan, kemampuan deteksi dan pemantauan, respons dan pemulihan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dukungan anggaran berkelanjutan, serta kolaborasi lintas organisasi dan sektor.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan Anggota Komisi I DPR RI Saban Rajagukguk yang menekankan bahwa keamanan siber pada akhirnya berkaitan langsung dengan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, gangguan terhadap sistem digital pemerintah dapat berdampak pada berbagai layanan yang saling terhubung, mulai dari administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan hingga perlindungan sosial.
“Pengamanan siber bukan hanya tentang sistem, tetapi tentang pengamanan kehidupan masyarakat di Indonesia,” ujarnya.
Ia menambahkan, kesiapan menghadapi insiden siber harus diwujudkan dalam kebiasaan kerja melalui kemampuan mengenali gangguan, merespons secara cepat, menangani dampak, memulihkan sistem, serta menjadikan setiap insiden sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kesiapan organisasi.
Melalui pengukuhan tersebut, BSSN mendorong terbentuknya ekosistem keamanan siber yang tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga memperkuat tata kelola, kompetensi, koordinasi, dan kolaborasi antarlembaga.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keberlangsungan layanan digital pemerintah sekaligus memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat di tengah semakin luasnya pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. MC Kalsel/dam
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
