TANAH BUMBU – Dalam rangka memperkuat sinergi pengawasan dan memperbaiki tata kelola keuangan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada Rabu, 23 Juli 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tanah Bumbu ini turut dihadiri oleh sejumlah anggota dewan dan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tanah Bumbu, Arianto Rais, SH., MM.
Rakor yang digelar melalui Zoom Meeting tersebut menghadirkan narasumber utama dari BPKP, yaitu Bapak Arianto. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran daerah sebagai fondasi utama tata kelola keuangan yang baik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang ketat merupakan kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tegas Arianto dalam sesi presentasi.
Ia juga memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta dua kabupaten yaitu Tanah Bumbu dan Hulu Sungai Utara, atas komitmen dan kerja sama yang telah ditunjukkan dalam mendukung sistem pengawasan keuangan yang efisien dan efektif.
“Dengan sinergi yang solid antara lembaga legislatif, eksekutif, dan BPKP, kita optimistis mampu menciptakan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran serta bebas dari praktik-praktik koruptif,” imbuhnya.
Melalui kegiatan ini, DPRD Tanah Bumbu bersama unsur pemerintah daerah bertekad untuk menjadikan perencanaan dan penganggaran sebagai instrumen strategis yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum penting dalam meneguhkan komitmen bersama demi menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Upaya pencegahan korupsi pun diharapkan dapat dimulai sejak proses perencanaan anggaran, sebagai bentuk penguatan sistem dari hulu.
