KOTABARU, RadarBanua – Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakoor) Peningkatan Kualitas Anak Daerah (PK2D) Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (1/8/2025). Kegiatan ini digelar secara virtual dari Ruang Kolaborasi Lantai III Baperida Kotabaru.
Rakoor yang diinisiasi Dinas DP3AKB Provinsi Kalimantan Selatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Hj. Husnul Khatimah, S.H., M.H., dan diikuti oleh perwakilan dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pemetaan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) oleh pemerintah provinsi, dengan fokus intervensi di desa-desa prioritas, salah satunya Desa Sampanahan di Kabupaten Kotabaru.
“Tanpa data, kita tidak dapat mengidentifikasi secara tepat indikator kualitas keluarga yang perlu diperbaiki. Data ini adalah modal awal untuk menyusun program yang berdampak nyata di masyarakat,” ujar Hj. Husnul Khatimah dalam sambutannya.
Ia juga mengapresiasi kontribusi para kader keluarga yang telah mengumpulkan data melalui aplikasi berbasis web sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas keluarga.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Provinsi Kalsel, Pandu Aksana, memaparkan hasil pemetaan IKK di Desa Sampanahan yang mencapai 75,91 persen. Capaian ini menempatkan desa tersebut dalam kategori keluarga responsif gender dan hak anak. Namun, masih terdapat 9 indikator yang nilainya di bawah 75 persen dan membutuhkan intervensi lanjutan.
Pemkab Kotabaru Komitmen Tingkatkan Kualitas Keluarga
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kotabaru, H. Minggu Basuki, yang hadir mewakili Sekretaris Daerah, menegaskan komitmen Pemkab Kotabaru dalam mendukung peningkatan kualitas keluarga sebagai fondasi pembangunan.
“Desa Sampanahan menjadi lokus pelaksanaan program ini sesuai dengan Pergub Kalsel Nomor 100 Tahun 2019. Kita ingin membentuk keluarga yang tangguh secara fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis,” tegasnya.
Ia juga menjabarkan berbagai bentuk dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan program PK2D, termasuk bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kependudukan. Seluruh perangkat daerah dan instansi vertikal telah merumuskan program sinergis untuk mendukung implementasi di lapangan.
Beberapa program unggulan yang telah disiapkan antara lain:
- Penanganan stunting
- Pelatihan ketahanan keluarga
- Pemberdayaan perempuan
- Dukungan fasilitas olahraga dan perpustakaan desa
- Bedah rumah layak huni
- Bantuan bibit tanaman dan ikan
- Pelatihan keterampilan dan wirausaha
“Saya mengajak semua pihak—pemerintah daerah, TP PKK, dunia usaha, dan masyarakat—untuk berperan aktif dalam menyukseskan program ini. Kita harus bergerak bersama, dengan komitmen dan integritas,” pungkas Minggu Basuki.
Rakoor ini turut dihadiri oleh Ketua TP PKK Kabupaten Kotabaru, kepala SKPD terkait, perwakilan kecamatan dan desa, kepala puskesmas, serta para mitra pelaksana program PK2D di wilayah Kabupaten Kotabaru.
