TANAH BUMBU, RadarBnaua – Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanuddin, disambut antusias oleh ratusan warga dalam kegiatan reses yang digelar di Medina Hotel Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Senin (1/12/2025). Kehadiran masyarakat membludak, memanfaatkan momen tatap muka tersebut untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Dalam sambutan pembuka, Hasanuddin menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda rutin lembaga legislatif.
“Reses ini adalah ruang nyata bagi kami untuk mendengar suara masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa tiga fungsi utama DPRD—budgeting, pengawasan, dan pembentukan regulasi—harus dijalankan seiring dengan kebutuhan dan aspirasi publik.
Hasanuddin juga mengungkap tantangan fiskal yang sedang dihadapi daerah. Ia memaparkan bahwa APBD Tanah Bumbu tahun 2025 mengalami penurunan signifikan.
“Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Pemerintah Pusat menjadi salah satu penyebabnya. DBH kita termasuk yang terbesar pemotongannya di Kalsel,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa DPRD bersama Bupati akan berupaya maksimal mencari tambahan anggaran agar pembangunan tetap berlanjut.
Pada sesi dialog, berbagai keluhan muncul dari warga, terutama mengenai distribusi air bersih PDAM yang belum merata, serta persoalan banjir dan genangan akibat drainase tersumbat.
Menanggapi keluhan air bersih di wilayah Betung, Hasanuddin memastikan bahwa jaringan pipa telah mencapai kawasan Saring Sungai Binjai dan tinggal menunggu penyelesaian akhir.
“Untuk Desa Barugelang, jaringan pipa sudah mendekati kantor desa,” tambahnya.
Ia juga menargetkan bahwa pembangunan siring dan pengaspalan jalan di wilayah tersebut bisa dimulai pada 2026, jika tidak ada kendala teknis maupun anggaran.
Terkait banjir di Batuah, Hasanuddin menyebut bahwa perbaikan drainase telah masuk daftar prioritas.
“Untuk drainase di sekitar Kapolsek dan SMP 2, pengerjaannya sudah mulai. Kami akan mengawal hingga selesai sesuai kemampuan anggaran,” katanya.
Legislator dari Dapil II itu memastikan seluruh aspirasi warga—mulai dari jalan usaha tani, fasilitas publik, hingga infrastruktur lingkungan—sudah tercatat lengkap.
“Kami akan tindaklanjuti melalui mekanisme DPRD dan Musrenbang, kami teruskan ke perangkat daerah terkait, terutama Dinas PUPR, dan kami kawal agar benar-benar bermanfaat,” pungkasnya.
