Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan, Agus Maiyo, menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Kalimantan Selatan secara umum menunjukkan kinerja yang baik dan resilien di tengah dinamika global dan nasional.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 5,22 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional. Menurut Agus Maiyo, capaian tersebut mencerminkan kuatnya aktivitas ekonomi daerah sekaligus kemampuan menjaga stabilitas ekonomi.
“Kinerja positif ini juga tercermin pada sektor jasa keuangan yang tetap terjaga dengan baik. Perkembangan aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan kredit masing-masing tumbuh 3,04 persen yoy, 3,75 persen yoy, dan 6,04 persen yoy,” kata Agus, Banjarmasin, Selasa (24/2/2026).
Ia menambahkan, sektor pasar modal di Kalsel turut mencatatkan pertumbuhan signifikan dengan jumlah Single Investor Identification (SID) mencapai 497.131 investor dan nominal transaksi sebesar Rp3,62 triliun.
Sementara itu, dari sisi Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), total aset dana pensiun meningkat 10,12 persen yoy dengan nominal Rp377 miliar. Pembiayaan modal ventura mencapai Rp97 miliar atau tumbuh 0,08 persen yoy, sedangkan pinjaman fintech peer-to-peer lending tumbuh signifikan 41,12 persen yoy dengan nominal Rp893 miliar.
“Data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan intermediasi berjalan positif, kualitas pembiayaan relatif terkendali, serta penghimpunan dana masyarakat terus meningkat. Lembaga jasa keuangan di Kalimantan Selatan menunjukkan performa yang solid dan adaptif,” jelasnya.
Namun demikian, Agus menegaskan bahwa pertumbuhan sektor keuangan harus diiringi dengan pemerataan akses dan peningkatan literasi keuangan masyarakat.
“Pertumbuhan harus berdampak. Stabilitas harus diikuti perluasan manfaat. Di sinilah peran strategis Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menjadi sangat penting,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, target inklusi keuangan nasional dalam RPJMN sebesar 91 persen pada 2025 dan 93 persen pada 2029, diterjemahkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam RPJMD sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD), dengan target 87,98 persen pada 2025 dan 88,69 persen pada 2026.
Pada Oktober 2025, OJK bersama sejumlah kementerian dan lembaga telah meluncurkan Roadmap TPAKD 2026–2030 yang memuat 10 kelompok sasaran prioritas yang belum sepenuhnya terlayani layanan keuangan formal, antara lain masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, perempuan, pelajar dan mahasiswa, penyandang disabilitas, masyarakat 3T, hingga calon pekerja migran.
“TPAKD bukan sekadar forum koordinasi, tetapi penggerak utama peningkatan inklusi keuangan daerah. Perannya menjembatani kebijakan pusat dengan kebutuhan riil masyarakat serta menjadi katalisator kolaborasi lintas sektor,” tambahnya.
Sepanjang 2025, realisasi program TPAKD di Kalimantan Selatan menunjukkan capaian menggembirakan. Sebanyak 781 debitur telah menerima Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) senilai Rp5,5 miliar. Selain itu, terlaksana 267 kegiatan edukasi keuangan, termasuk 12 kegiatan edukasi pasar modal, serta pembukaan 51.295 rekening tabungan SimPel.
Agus Maiyo juga menyampaikan apresiasi kepada TPAKD Kota Banjarmasin yang meraih TPAKD Award 2025 kategori Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota Wilayah Kalimantan, serta TPAKD Kabupaten Tanah Bumbu yang masuk nominasi pada kategori yang sama.
“Prestasi ini menunjukkan bahwa kerja nyata dan kolaborasi yang solid akan menghasilkan capaian yang membanggakan. Ke depan, kami berharap sinergi antara OJK, pemerintah daerah, dan seluruh lembaga jasa keuangan terus diperkuat demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. MC Kalsel/Rns
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
