Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi sertifikasi pustakawan tingkat provinsi di Aula Dispersip Kalsel, Banjarmasin, Kamis (16/4/2026). Kegiatan ini diikuti perwakilan lembaga perpustakaan dan kearsipan kabupaten/kota serta berbagai instansi sekolah di bawah kewenangan provinsi maupun daerah.
Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pustakawan di tengah perkembangan era digital yang menuntut peran lebih strategis dalam pengelolaan informasi.
Kepala Dispersip Kalsel, Sri Mawarni, menegaskan bahwa transformasi digital telah mengubah wajah perpustakaan secara fundamental. Menurutnya, pustakawan kini tidak hanya bertugas mengelola koleksi fisik, tetapi juga berperan sebagai fasilitator literasi, penggerak budaya baca, serta penjaga warisan intelektual bangsa.
“Di era digital dan keterbukaan informasi ini, peran pustakawan semakin kompleks dan strategis. Pustakawan dituntut mampu memilah informasi, mengembangkan literasi, serta berinovasi dalam pelayanan,” ujarnya saat membuka kegiatan.
Ia juga menekankan pentingnya mengubah paradigma lama terhadap profesi pustakawan yang dianggap pasif. Sertifikasi profesi, kata dia, menjadi langkah penting untuk memastikan setiap pustakawan memiliki standar kompetensi dan sikap profesional yang tinggi.
“Sertifikasi profesi menjadi kunci agar pustakawan mampu beradaptasi dengan teknologi, melakukan alih media, serta menghadirkan inovasi dalam layanan perpustakaan digital,” tegasnya.
Sosialisasi ini menghadirkan Plt Kepala Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Perpustakaan, Titik Kismiyati, sebagai narasumber. Ia menyampaikan bahwa sertifikasi merupakan instrumen penting untuk menjamin kualitas dan profesionalisme tenaga perpustakaan.
Menurut Titik, sertifikasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bukti kompetensi yang telah teruji sesuai standar nasional.
“Kompetensi yang dimaksud adalah kemampuan yang telah diuji dan diakui secara nasional. Dengan sertifikasi, standar kompetensi pustakawan dapat berlaku di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Ia menambahkan, penerapan sertifikasi memberikan dampak positif, baik bagi individu pustakawan maupun lembaga. Pustakawan yang tersertifikasi akan memiliki kepercayaan diri lebih tinggi karena kompetensinya diakui secara legal. Sementara bagi lembaga, keberadaan SDM tersertifikasi menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas layanan.
“Selain itu, sertifikasi juga mendorong standarisasi layanan perpustakaan secara nasional, sehingga kualitas pengelolaan di berbagai daerah dapat lebih merata dan profesional,” imbuhnya.
Melalui program ini, Dispersip Kalsel berharap ekosistem perpustakaan di Indonesia terus berkembang dengan dukungan tenaga profesional yang tidak hanya memiliki latar belakang pendidikan formal, tetapi juga kompetensi yang tervalidasi secara nasional. MC Kalsel/Jml
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
