Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya mempercepat pemerataan akses digital hingga ke seluruh pelosok Banua melalui penanganan wilayah blankspot. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, saat membuka Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Penanganan Blankspot di Galaxy Hotel Banjarmasin, Rabu (29/4/2026).
Rapat koordinasi ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator telekomunikasi, serta pemangku kepentingan terkait guna merumuskan langkah konkret untuk mengatasi desa-desa yang masih terisolasi secara digital.
Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum, Dinansyah menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI atas inisiasi pelaksanaan rapat strategis tersebut.
Menurutnya, akses internet saat ini bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar masyarakat yang mendukung sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pelayanan pemerintahan.
“Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, masih terdapat ratusan desa di Kalimantan Selatan yang belum menikmati layanan digital secara optimal. Kondisi tersebut mayoritas berada di wilayah pedalaman, kawasan kepulauan, serta daerah dengan keterbatasan infrastruktur dasar seperti listrik dan akses jalan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan penanganan blankspot merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Pemerintah pusat, menurutnya, berperan dalam kebijakan dan pembangunan infrastruktur di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), sementara pemerintah provinsi bertindak sebagai koordinator untuk menyinergikan seluruh pihak terkait.
“Adapun pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab menyiapkan data yang akurat, dukungan lahan, serta kesiapan lokasi, sedangkan operator telekomunikasi diharapkan berperan dalam pengembangan jaringan dan investasi infrastruktur,” tuturnya.
Salah satu tantangan yang dibahas dalam rapat adalah keberadaan sejumlah wilayah blankspot yang tidak masuk kategori 3T, sehingga tidak dapat sepenuhnya dibiayai melalui APBN. Untuk itu, Pemprov Kalsel mendorong pola kolaborasi antara pemerintah daerah dan operator, di mana pemerintah menyediakan infrastruktur pendukung sementara operator mengembangkan jaringan.
“Data blankspot harus benar-benar valid dan disepakati bersama, sehingga kebijakan yang diambil tidak salah sasaran,” tegas Dinansyah.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan menyamakan persepsi dan menyusun langkah konkret agar keadilan akses digital dapat segera dirasakan masyarakat Kalimantan Selatan secara merata.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi melalui Asisten Deputi Bidang Koordinasi Telematika, Marsma TNI Agus Pandu Purnama, mengapresiasi sinergi yang ditunjukkan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan penanganan blankspot.
Menurutnya, melalui rapat koordinasi tersebut telah terkumpul data akurat dari para bupati dan wali kota terkait kondisi riil di lapangan, termasuk jumlah desa yang masih mengalami kendala sinyal maupun blankspot.
Selain infrastruktur telekomunikasi, rapat juga menyoroti persoalan akses kelistrikan di wilayah terpencil yang dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan jaringan digital.
“Salah satu hasil pertemuan adalah penguatan akurasi data desa blankspot dan dukungan sinergi bersama PLN Group untuk penyediaan energi listrik di wilayah prioritas,” katanya.
Hasil rapat koordinasi di Banjarmasin ini selanjutnya akan dibawa ke tingkat pusat di Jakarta guna mendapat perhatian dan tindak lanjut lebih lanjut dari pemerintah pusat.
“Kami akan memonitor hasil Rakor ini agar implementasinya efektif dan efisien. Target kami memastikan desa-desa prioritas segera mendapatkan akses digital yang layak melalui dukungan pemerintah pusat,” jelasnya.
Melalui sinkronisasi program ini, diharapkan kesenjangan digital di Kalimantan Selatan dapat segera teratasi, sehingga masyarakat di wilayah pelosok dapat menikmati manfaat ekonomi digital serta kemudahan akses informasi secara merata. MC Kalsel/Jml
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
