Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) terus mendorong penguatan ketahanan sosial masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan keluarga purna bina. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kemandirian keluarga sekaligus memperkuat kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.
Kepala Dinas Sosial Prov Kalsel, M. Farhanie melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Gusnanda Effendi menyampaikan bahwa keluarga memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial. Menurutnya, keluarga bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek utama yang mampu menciptakan ketahanan sosial di tengah masyarakat.
“Pemberdayaan keluarga harus dilaksanakan secara berkelanjutan, terarah, dan berbasis pada potensi yang dimiliki masing-masing keluarga, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera,” kata Gusnanda, Banjarmasin, Senin (11/5/2026).
Ia menjelaskan, sebanyak 30 orang peserta kegiatan merupakan keluarga cikal bakal penetapan wilayah Komunitas Adat Terpencil (KAT) sejak tahun 2008 yang hingga kini belum mendapatkan pembinaan optimal dari Kementerian Sosial. Hal tersebut disebabkan kondisi administratif Kecamatan Paramasan yang terbagi menjadi Paramasan Atas dan Paramasan Bawah.
“Paramasan Bawah masuk wilayah Kabupaten Banjar, sedangkan Paramasan Atas berada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Kondisi ini menyebabkan jangkauan pembinaan dari Kementerian Sosial belum berjalan maksimal,” jelasnya.
Gusnanda menegaskan, dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga ini, peserta tidak menerima bantuan sosial secara langsung. Pemerintah lebih menitikberatkan pada penguatan kapasitas melalui berbagai pelatihan keterampilan dan fasilitasi kegiatan pendukung lainnya yang seluruh akomodasinya ditanggung pemerintah.
“Melalui pelatihan dan penguatan kapasitas ini, diharapkan masyarakat mampu meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi keluarga,” ucapnya.
Ia menambahkan, berdasarkan hasil assessment dan penjajakan awal yang dilakukan Dinas Sosial Prov Kalsel, pihaknya secara bertahap melaksanakan program pemberdayaan di wilayah Kabupaten Banjar. Karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Banjar diharapkan dapat menyusun program lanjutan guna menciptakan sinergitas, integrasi, dan kesinambungan program pemberdayaan.
Menurutnya, keberlanjutan program sangat penting agar keluarga yang telah menerima intervensi kesejahteraan sosial dapat mencapai tingkat kemandirian tertentu dan tidak lagi menjadi sasaran utama bantuan sosial. Meski demikian, keluarga purna bina tetap memerlukan penguatan dan pendampingan agar capaian yang telah diraih dapat terus berkembang.
“Keberadaan keluarga purna bina sangat penting karena selain menjadi indikator keberhasilan program, mereka juga diharapkan mampu menjadi contoh, motivator, dan penggerak di lingkungan sekitarnya,” ungkapnya.
Sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, yakni berkelanjutan, berbudaya, religius, dan sejahtera, pemberdayaan keluarga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan ketahanan sosial dan peningkatan kemandirian keluarga.
“Kegiatan pemberdayaan keluarga purna bina ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar intervensi yang telah diberikan sebelumnya dapat terus berkembang dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. MC Kalsel/Rns
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
