Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menekankan pentingnya pemahaman, koordinasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi digital dan media sosial.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, melalui Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Subhan Nor Yaumil, saat membuka kegiatan Public Communication Summit 2026 yang mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital”.
Kegiatan ini diikuti seluruh kepala dinas di lingkungan Pemprov Kalsel serta perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Sejumlah narasumber nasional turut hadir, di antaranya Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Dudi Rudianto, CEO Tribun Network sekaligus Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers Dahlan Dahi, Kepala Subdirektorat Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Ani Natalia Pinem, serta Konsultan Komunikasi Krisis dan Strategic Public Relations Jojo S. Nugroho.
Selain itu, kegiatan juga menghadirkan para penanggap yang merupakan Tenaga Ahli Gubernur Kalsel, yakni Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin periode 2016–2024, Tasrik Usman yang telah 17 tahun menjadi narasumber Metro TV di Kalimantan Selatan, serta Fajar Desira, mantan Kepala Bappeda Kalsel.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel diwakili Subhan menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sangat strategis untuk membangun kesamaan persepsi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menghadapi dinamika komunikasi publik di era digital.
“Saat ini kita membutuhkan pemahaman serta koordinasi dan sinergi dalam mengawal kepercayaan publik di tengah arus informasi di media sosial. Kitalah yang harus memetakan arah terlebih dahulu agar dapat menyampaikan kebijakan berbasis ruang dialog terbuka di dunia maya dengan baik dan efektif,” ujarnya, Banjarmasin, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, komunikasi publik saat ini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, tetapi telah menjadi bagian penting dari strategi pengelolaan isu dan reputasi institusi. Isu yang tidak ditangani dengan baik berpotensi mengganggu reputasi organisasi dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Karena itu, Pemprov Kalsel mendorong seluruh perangkat daerah untuk mengantisipasi berbagai potensi isu secara dini, sistematis, dan terukur sebelum berkembang menjadi krisis. Pengelolaan isu tersebut juga harus dilakukan secara lintas sektor dan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah (OPD).
“Di era digital, tantangan komunikasi publik semakin kompleks akibat cepatnya penyebaran disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Menghadapi kondisi ini, ekosistem media massa dan media sosial harus dikelola secara bijak. Media massa tetap menjadi rujukan informasi yang kredibel, sementara media sosial menjadi ruang diskursus publik yang dinamis,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, mengatakan bahwa Public Communication Summit 2026 dirancang sebagai wadah untuk merumuskan strategi komunikasi publik yang efektif dalam menyampaikan berbagai program pemerintah kepada masyarakat.
Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
“Saat ini kita memiliki Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, regulasi tersebut menjadi pijakan bagi kita dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat,” katanya.
Muhamad Muslim menjelaskan terdapat lima target utama yang ingin dicapai melalui kegiatan tersebut. Pertama, meningkatkan pemahaman mengenai strategi komunikasi publik di era digital. Kedua, memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) komunikasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk pimpinan daerah dan kepala SKPD.
Ketiga, memberikan arah kebijakan dan panduan dalam implementasi narasi tunggal pemerintah.
“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan arah kebijakan dan panduan dalam mengimplementasikan serta menindaklanjuti narasi tunggal, baik dalam komunikasi media, pengelolaan konten digital, maupun respons terhadap dinamika informasi di ruang publik,” ujarnya.
Keempat, menciptakan sinergi dalam penanganan isu melalui pembangunan narasi yang positif. Kelima, membangun kesamaan persepsi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga reputasi institusi melalui komunikasi publik yang terintegrasi.
Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan deklarasi komitmen bersama pengelolaan isu di era digital yang diikuti seluruh peserta dan dipimpin oleh Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Subhan Nor Yaumil.
Melalui Public Communication Summit 2026, Pemprov Kalsel berharap dapat menghasilkan rekomendasi konkret terkait pola koordinasi serta penguatan kapasitas SDM komunikasi publik di seluruh Kalimantan Selatan. Seluruh pemangku kepentingan juga diajak untuk membangun komunikasi publik yang konsisten, kredibel, dan responsif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. MC Kalsel/Jml
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
