Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai sektor dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum MUI Kalimantan Selatan, KH Ahmad Syairazi, pada pelaksanaan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) dan Dialog Kebangsaan MUI Kalsel.
Menurut KH Ahmad Syairazi, MUI memiliki sifat kolaboratif dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari bidang pangan, keagamaan, ekonomi, kesehatan hingga sektor lainnya. Kehadiran dari Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, Kementerian Agama, dan MUI dalam Dialog Kebangsaan menjadi bukti kuatnya sinergi antara pemerintah dan ulama dalam mendukung pembangunan bangsa.
“Prinsipnya MUI berkolaborasi dengan segala aspek. Dialog ini menunjukkan bahwa sinergisitas antara pemerintah dengan berbagai sektor dapat berjalan dengan baik untuk kepentingan bangsa dan masyarakat,” ujar KH Ahmad Syairazi, Banjarbaru, Senin (15/6/2026).
Ia menjelaskan, pelaksanaan Mukerda dan Dialog Kebangsaan merupakan upaya MUI membangun kerja sama dan memperkuat persatuan di tengah perbedaan. Menurutnya, perbedaan harus dipandang sebagai rahmat dalam mencari solusi terbaik bagi kepentingan umat.
“MUI tidak memiliki niat untuk mencari kesalahan, baik kepada umara maupun umat. Yang kita bangun adalah saling bertukar pikiran, terlebih di tengah kondisi bangsa yang penuh tantangan saat ini. Kita harus bersama-sama memikirkan umat dan rakyat, termasuk melakukan pemulihan ekonomi,” kata KH Ahmad Syairazi.
Dalam Mukerda tersebut, MUI Kalsel melakukan evaluasi terhadap peran dan fungsi organisasi sebagai pelayan umat sekaligus mitra pemerintah yang kritis dan konstruktif. Pembahasan difokuskan pada empat komisi, yakni Komisi Organisasi, Komisi Program Kerja, Komisi Rekomendasi Internal dan Eksternal, serta Komisi Fatwa.
KH Ahmad Syairazi mengungkapkan, rekomendasi eksternal yang dihasilkan nantinya dapat disampaikan kepada berbagai instansi sesuai bidangnya. Mulai dari persoalan keamanan kepada kepolisian, pencegahan narkoba kepada Badan Narkotika Nasional, hingga sektor pembangunan, pendidikan dan kesehatan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Selain itu, MUI juga memberikan perhatian terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat, terutama persoalan ekonomi yang dinilai sangat sensitif. Karena itu, MUI berupaya menghadirkan solusi melalui berbagai pandangan dan ketentuan yang berpihak pada kepentingan umat.
Sementara itu, tema Dialog Kebangsaan yang diangkat pada kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi dunia yang saat ini berada pada era ketidakpastian, baik dari aspek ekonomi, politik maupun sosial. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penguatan soliditas seluruh pemangku kepentingan, mulai dari ulama, pemerintah, organisasi kemasyarakatan hingga seluruh elemen masyarakat.
“MUI hadir sebagai jembatan agar berbagai kebijakan negara dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat bagi umat, serta memastikan pelaksanaannya berjalan secara transparan dan tepat sasaran demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. MC Kalsel/Rns
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
