Sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas daerah serta merumuskan solusi digital dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan kawasan metropolitan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Pendampingan Smart City untuk Penyelesaian Permasalahan Tematik Wilayah Metropolitan Banjarbakula pada dimensi Smart Living dan Smart Environment. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Aberani Sulaiman Setdaprov Kalimantan Selatan, Rabu (17/6/2026).
FGD tersebut merupakan bagian dari rangkaian program pendampingan Smart City yang dilaksanakan Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Komdigi bertujuan membahas hasil analisis dan identifikasi permasalahan tematik wilayah metropolitan, sekaligus memvalidasi dan merumuskan alternatif solusi digital secara kolaboratif agar solusi yang dihasilkan relevan, kontekstual, dan implementatif.
Pendampingan difokuskan pada dimensi Smart Living dan Smart Environment dengan penekanan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penguatan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi dan data.
Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang berorientasi pada penyusunan masterplan, program ini menitikberatkan pada penyusunan kajian solusi digital tematik yang dapat segera diterapkan sesuai kebutuhan daerah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, mengatakan dukungan yang diberikan Komdigi menjadi motivasi bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mempercepat implementasi transformasi digital yang terintegrasi di kawasan Banjarbakula.
“Saat ini kita memang sedang berproses ke arah sana. Dukungan dari teman-teman Komdigi menjadi sebuah semangat untuk meningkatkan upaya kita agar bisa bergerak lebih cepat dalam mewujudkan transformasi digital di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Menurut Muslim, masih terdapat sejumlah aspek pembangunan dan tata kelola digital yang perlu disinergikan agar dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Puzzle-puzzle yang masih terputus itu perlu ada sambungan. Kita berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti pada dokumen semata, tetapi juga dapat diimplementasikan secara bertahap sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pendampingan yang diberikan akan membantu pemerintah daerah dalam menyusun langkah yang lebih terarah dan terukur dalam mewujudkan konsep Smart Province dan Smart City.
“Dengan dukungan seperti ini pola tata kelolanya akan lebih baik dan lebih terarah. Kita dapat mengetahui kapan harus memulai, proses apa yang harus dilakukan, hingga target akhir yang ingin dicapai. Jika semuanya di-guidance dengan baik, maka pelaksanaannya akan lebih efektif dan efisien,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Komdigi, Aris Kurniawan, menjelaskan bahwa wilayah Banjarbakula menjadi salah satu kawasan metropolitan yang didorong untuk mengembangkan kolaborasi lintas daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan bersama.
“Untuk program Smart Province di Kalimantan Selatan, wilayah Banjarbakula yang mencakup Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut menjadi salah satu klaster yang akan kita dorong untuk melakukan kerja-kerja kolaboratif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bersama,” ungkapnya.
Menurut Aris, sejumlah isu strategis seperti pengelolaan sampah, banjir, kebakaran, hingga mobilitas masyarakat menjadi fokus yang perlu ditangani secara terintegrasi melalui pendekatan digital.
“Kita akan bersama-sama mengidentifikasi persoalan, apakah itu terkait sampah, banjir, kebakaran maupun mobilitas.
Bagaimana pergerakan masyarakat antarwilayah bisa lebih cepat dan mudah sehingga berdampak pada meningkatnya kenyamanan hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa konsep Smart City pada dasarnya berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan kolaborasi berbagai pihak.
“Inti dari Smart City adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup warga. Karena itu, dalam forum ini kita membahas permasalahan yang ada, mencari solusi bersama, dan menyepakati program-program yang dapat segera dieksekusi agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Aris juga menyampaikan bahwa pendampingan yang melibatkan tenaga ahli dari Citiasia diharapkan mampu menghasilkan proyek-proyek prioritas yang realistis dan berdampak nyata bagi masyarakat Banjarbakula.
“Walaupun mungkin dimulai dari skala yang tidak terlalu besar, namun kita berharap solusi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
FGD Smart City ini turut menghadirkan narasumber dari Citiasia, Fitrah Rahmat Kautsar, yang memberikan pendampingan dalam proses identifikasi masalah, penyusunan solusi digital, serta penyelarasan kebutuhan lintas daerah dan pemangku kepentingan.
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat teridentifikasi kebutuhan, tantangan, dan peluang pengembangan solusi digital lintas daerah, tersusunnya alternatif solusi yang relevan dan implementatif untuk menjawab permasalahan metropolitan, serta terbangunnya kesepahaman dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi solusi digital secara terpadu.
Hasil FGD nantinya akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi pendampingan Smart City yang dapat mendukung tata kelola kawasan metropolitan Banjarbakula yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan, sekaligus mempercepat terwujudnya transformasi digital di Kalimantan Selatan. MC Kalsel/dam
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
