Di tengah pesatnya perkembangan regulasi dan digitalisasi layanan perizinan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Tahun 2026 yang digelar Dinas PUPR Kalsel di Banjarbaru, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Bangunan Gedung melalui Optimalisasi SIMBG, Penerapan Standar Teknis Terkini dan Transformasi Bangunan Berkelanjutan” ini diikuti 130 peserta dari berbagai instansi pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga keuangan, hingga pengelola teknis bangunan gedung.
Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib melalui Sekretaris Dinas PUPR Kalsel, Alain Filmore Harris, mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menghadapi perkembangan regulasi dan transformasi sistem perizinan bangunan gedung.
“Pemerintah daerah dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparaturnya agar mampu melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung secara efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Alain saat membuka kegiatan.
Menurutnya, implementasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), pengelolaan profil bangunan gedung umum, kebijakan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), hingga proses clearance bangunan baru membutuhkan pemahaman yang baik dan seragam di seluruh daerah.
Selain itu, perkembangan teknologi konstruksi dan tuntutan pembangunan berkelanjutan juga mendorong pemerintah untuk terus berinovasi. Penerapan Building Information Modeling (BIM) serta konsep green building dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan efisiensi, kualitas konstruksi, sekaligus mendukung penghematan energi dan pelestarian lingkungan.
“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan bangunan gedung yang tertib, andal, aman, fungsional, dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Ryan Tirta Nugraha, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara Dinas PUPR Kalsel dan Balai Prasarana Permukiman dan Perumahan Kawasan (BPBPK) Kalimantan Selatan.
Ia menyampaikan, bimtek ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SIMBG, memperkuat pengelolaan teknis bangunan gedung serta mekanisme rekomendasi pendanaan, mendorong penerapan teknologi digital melalui BIM, dan meningkatkan komitmen terhadap penerapan prinsip green building pada bangunan negara.
“Melalui kegiatan ini kami ingin memastikan seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama terhadap tata kelola penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai regulasi dan mendukung pembangunan berkelanjutan,” ujar Ryan.
Dalam bimtek tersebut, peserta mendapatkan berbagai materi strategis, di antaranya penguatan tata kelola penyelenggaraan bangunan gedung melalui optimalisasi SIMBG, legalitas pertanahan dalam mendukung penyelenggaraan bangunan gedung, peran pejabat fungsional permukiman, penguatan pembinaan dan pendampingan teknis di daerah, serta peran pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola bangunan gedung.
Adapun narasumber berasal dari Direktorat Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Kantor Wilayah ATR/BPN Kalimantan Selatan, Himpunan Pejabat Fungsional Permukiman (HPFP), BPBPK Kalimantan Selatan, serta Dinas PUPR Kalimantan Selatan.
Peserta yang hadir berasal dari Dinas PUPR dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, instansi vertikal, lembaga keuangan, serta pengelola teknis dari berbagai dinas terkait.
Dengan kegiatan ini, diharapkan penyelenggaraan bangunan gedung di Kalimantan Selatan semakin tertib, profesional, dan berorientasi pada keberlanjutan. MC Kalsel/tgh
