Dalam upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta memperkuat koordinasi antarinstansi dalam pengendalian inflasi daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Banjarbaru, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pengendalian inflasi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Rapat dihadiri oleh perwakilan Bank Indonesia, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta instansi terkait lainnya yang tergabung dalam TPID.
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Elminsyah Jaya melalui Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian, Idris, menyampaikan bahwa rapat koordinasi teknis ini merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh program pengendalian inflasi dapat berjalan secara terintegrasi dan tepat sasaran.
“Pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan sinergi yang kuat antaranggota TPID agar setiap langkah yang diambil dapat memberikan dampak nyata terhadap stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, peserta membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya penerapan aplikasi Early Warning System (EWS) sebagai instrumen pemantauan stok dan harga pangan secara lebih cepat dan akurat.
Melalui sistem ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mendeteksi lebih dini potensi gangguan pasokan maupun gejolak harga sehingga langkah antisipatif dapat segera dilakukan.
Selain itu, rapat juga membahas program fasilitasi distribusi pangan yang menjadi salah satu upaya untuk menjaga kelancaran pasokan komoditas strategis antarwilayah. Program ini dinilai penting dalam menekan disparitas harga serta memastikan ketersediaan bahan pangan di seluruh daerah di Kalimantan Selatan.
Idris menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi EWS menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis data.
“Kami berharap implementasi Early Warning System dapat memperkuat sistem pemantauan inflasi daerah. Dengan data yang lebih cepat dan akurat, pemerintah dapat mengambil langkah intervensi secara tepat waktu sehingga stabilitas harga tetap terjaga,” jelasnya.
Lebih lanjut, rapat koordinasi juga membahas persiapan pelaksanaan Capacity Building dan High Level Meeting (HLM) TPID yang rencananya akan difasilitasi oleh Bank Indonesia.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman anggota TPID dalam menghadapi berbagai tantangan pengendalian inflasi, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.
Melalui rapat koordinasi teknis ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap seluruh anggota TPID dapat terus memperkuat kolaborasi dan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan pangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. MC Kalsel/dam
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
