KOTABARU, RADARBANUA – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dalam rangka mematangkan program kerja tiga tahun ke depan. Kegiatan berlangsung di Banjarmasin, Sabtu (01/08/2026).
Rakerda ini merupakan rapat kerja pertama sejak kepengurusan DPD KNPI Kalsel periode 2026-2029 terbentuk. Kegiatan dihadiri Ketua DPD KNPI Kalsel Andi Rustianto, Sekretaris Rais Suhayat, Bendahara Gadis Wahyu Ramadantari, dan seluruh jajaran pengurus KNPI Kalsel, dengan mengusung tema “Pemuda Bertumbuh, Banua Maju”.
Ketua Pelaksana, Rusniansyah menjelaskan, Rakerda berfokus pada pembahasan penyusunan program kerja melalui 3 komisi. Setiap komisi memiliki tugas sesuai bidangnya masing-masing.
Selain program internal organisasi, KNPI juga akan menyusun rekomendasi eksternal yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah, program yang disusun diperkirakan mencapai lebih dari 57 program, menyesuaikan jumlah bidang yang ada dalam struktur KNPI Kalimantan Selatan.
Harapnya, setiap bidang memiliki satu program kerja. Jumlahnya masih bisa berkembang sesuai pembahasan komisi-komisi.
“Hari ini kita fokus pada penyusunan program kerja yang akan dibagi 3 komisi. Dimana setiap komisi mempunyai tugas sendiri, dengan harapan ada rekomendasi eksternal untuk pemerintah daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPD KNPI Kalsel, Andi Rustianto, menyebutkan salah satu isu strategis yang akan dibawa dalam Rakerda adalah persoalan pemadaman listrik.
Ia menilai, persoalan pemadaman listrik tidak hanya berdampak pada aktivitas masyarakat, tetapi juga pada kegiatan ekonomi dan pelayanan publik.
Tambahnya, Melalui forum Rakerda ini KNPI Kalsel akan terus mendorong kejelasan dan langkah pemulihan dari pihak PLN. Aspirasi tersebut akan kami sampaikan melalui jalur organisasi sebagai bagian dari upaya pemuda mengawal persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Selain menyampaikan aspirasi, DPD KNPI Kalsel juga membuat deklarasi kepada PLN terkait gangguan dan pemadaman listrik yang terjadi di Kalimantan Selatan dalam 1 bulan terakhir.
Melalui Rakerda penyusunan program kerja ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah dan menjawab berbagai persoalan kepemudaan dan kemasyarakatan di Kalimantan Selatan.
