Pemkab Tanbu Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah

- Kontributor

Selasa, 16 Januari 2024 - 12:01 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 secara virtual, Senin (15/01/2023).

Jajaran Pemkab Tanbu di hadiri langsung Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Eryanto Rais dan SKPD terkait lainnya.

Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di buka Irjen Kemendagri Tomsi Tohir.

Tomsi Tahir mengatakan pada pengendalian inflasi daerah ini pihaknya fokus pada kenaikan harga dan antisipasinya.


Sementara itu, Direktur Statistik Harga pada Badan Pusat Statistik Dr Windhiarso Putranto menyampaikan tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga (IPH) minggu ke-2 Januari 2024.

Ia mengatakan secara nasional, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH turun sebesar 9 persen poin.

Wilayah dengan persentasi penurunan terbesar secara berturut-turut adalah Pulau Jawa turun 16,85 persen poin.

Pulau Sumatera turun 13,08 persen poin, dan Luar Pulau Jawa dan Sumatera turun 4,48 persen poin.

Ia mengatakan cabai rawit adalah komoditas yang fluktuasi harganya cukup signifikan selama Januari 2024 (Sampai Minggu ke-2). Fluktuasi harga komoditas tersebut terjadi di 156 Kab/Kota seluruh Indonesia.

Sebanyak 17 Kab/Kota pada Januari 2024 (sampai Minggu ke-2) tidak mengalami fluktuasi harga (stabil) pada 20 komoditas pangan yang di pantau.


Direktur Pertimbangan Hukum Sila H Pulungan menyampaikan berdasarkan identifikasi selama tahun 2023 yang merupakan komponen utama yang menjadi penyebab inflasi antara lain, emas perhiasan dan rokok kretek, transportasi udara, antisipasi pasokan menjelang hari raya keagamaan, dan komoditas pangan.

Pengendalian Inflasi sepanjang Tahun 2023 dapat terkendali dengan penutup inflasi di bulan Desember 2023 di kisaran 2,61%.

Inflasi yang terjaga merupakan hasil dari konsistensi kebijakan dan sinergi pengendalian inflasi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Langkah-langkah Pengendalian Inflasi di antaranya yaitu, melakukan pemantauan harga dan stok, melaksanakan rapat TPID, menjaga pasokan bahan pokok, gerakan menanam, melaksanakan pasar murah, melaksanakan sidak, berkoordinasi dengan daerah penghasil, merealisasikan BTT, dan memberikan Bansos.

Berita Terkait

Pemprov Kalsel Perkuat Pengambilan Kebijakan Berbasis Data, Diskominfo Siap Dukung Dashboard Ekonomi dan Perdagangan Karbon
BI Kalsel Dukung Pengembangan Ekonomi Karbon untuk Perkuat Pertumbuhan Berkelanjutan
Pemprov Kalsel Dorong Perdagangan Karbon untuk Perkuat Green Economy dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Pemprov Kalsel Dukung Pengembangan Perdagangan Karbon sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru
Penumbuhan WUB Pangan se-Kalsel, Disperin Dorong Penguatan Sektor Industri Pangan
Cegah Food Waste, Distan KP Kalsel Gelar Bimtek Penyelamatan Pangan 2026
Bank Kalsel Resmi Beroperasi sebagai Bank Devisa, Siap Layani Transaksi Internasional
Bank Kalsel Resmi Jadi Bank Devisa, Gubernur Ajak Pelaku Usaha Manfaatkan Layanan Transaksi Internasional

Berita Terkait

Senin, 22 Juni 2026 - 17:59 WITA

Pemprov Kalsel Perkuat Pengambilan Kebijakan Berbasis Data, Diskominfo Siap Dukung Dashboard Ekonomi dan Perdagangan Karbon

Senin, 22 Juni 2026 - 17:55 WITA

BI Kalsel Dukung Pengembangan Ekonomi Karbon untuk Perkuat Pertumbuhan Berkelanjutan

Senin, 22 Juni 2026 - 17:52 WITA

Pemprov Kalsel Dorong Perdagangan Karbon untuk Perkuat Green Economy dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Senin, 22 Juni 2026 - 17:48 WITA

Pemprov Kalsel Dukung Pengembangan Perdagangan Karbon sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Senin, 22 Juni 2026 - 14:43 WITA

Cegah Food Waste, Distan KP Kalsel Gelar Bimtek Penyelamatan Pangan 2026

Berita Terbaru

Adv Tanah Bumbu

Produk UMKM Tanah Bumbu Tampil di MTQN XXXVIII Kalsel

Selasa, 23 Jun 2026 - 09:11 WITA