TANAH BUMBU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Rapat Paripurna dalam rangka membahas Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (11/06/25).
Acara yang berlangsung di Ruang Utama Kantor DPRD tersebut sekaligus menandai pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 secara berturut-turut sejak 2013 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, dan dihadiri Bupati Andi Rudi Latif yang diwakili Penjabat Sementara (Pjs) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Wardhana.
Dalam kesempatan itu turut hadir unsur Forkopimda, instansi vertikal, asisten dan staf ahli bupati, pimpinan SKPD, perwakilan perbankan, serta Perusahaan Daerah (Perusda) Tanah Bumbu.
Dalam penyampaiannya, Wisnu Wardhana mengungkapkan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp5,31 triliun dari target Rp4,77 triliun, dengan belanja daerah sebesar Rp5,96 triliun.
“Kami mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp837,5 miliar, sementara semua pembiayaan daerah tercapai 100 persen,” jelasnya.
Pencapaian WTP kali ini, menurut Wisnu, merupakan buah sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Namun ia mengakui masih terdapat beberapa catatan BPK terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti.
Wisnu Wardhana juga menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan.
“Kami akan memperkuat pengendalian intern dan percepatan pembangunan guna mewujudkan masyarakat Tanah Bumbu yang mandiri dan sejahtera,” Tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama Ketua DPRD Andrean Atma Maulani dalam sambutannya mengapresiasi kinerja pemerintah daerah yang telah meraih WTP.
“Pencapaian WTP yang ke-12 ini patut kita syukuri, semoga kedepannya, Tanah Bumbu lebih baik lagi,” Ujar Andre.
Usai penyampaian laporan, dilakukan serah terima dokumen LPj APBD 2024 dari pemerintah daerah kepada DPRD. Proses ini menandai dimulainya tahap pembahasan intensif oleh legislatif sebelum penetapan akhir pertanggungjawaban APBD.
Rapat paripurna ini ditutup dengan harapan agar kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam menyongsong target pembangunan daerah hingga 2030 mendatang.
