KOTABARU, RadarBanua – Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sebagai langkah memperkuat sinergi lintas sektor dalam menurunkan angka stunting di daerah. Kegiatan berlangsung di Aula Bamega, Senin (27/10/2025) dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, unsur kecamatan, serta instansi dan mitra terkait.
Hadir sebagai narasumber Kepala Pusat Studi Kependudukan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin Dr. Norma Yuni Kartika, M.Sc., M.Pd, bersama tim ahli Prof. Dr. Suratno, M.Pd. Selain itu, hadir M. Anshor, MM, selaku perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Eko Pribadi, pimpinan PT Arutmin Indonesia NPLCT sekaligus Ketua Forum CSR Kabupaten Kotabaru.
Dalam rapat, TPPS Kotabaru membahas evaluasi capaian program penurunan stunting tahun berjalan, kendala lapangan, serta langkah strategis menuju target prevalensi stunting sesuai ketetapan pemerintah pusat.
Wakil Bupati Kotabaru sekaligus Ketua TPPS, Syairi Mukhlis, S.Sos, dalam sambutannya menegaskan bahwa angka stunting di Kotabaru berdasarkan SSGI 2024 tercatat 23,2 persen, meningkat dari sebelumnya yakni 20,1 persen.
“Tentu ini menjadi tantangan kita bersama. Kita harus mengambil langkah strategis agar angka ini dapat ditekan minimal sesuai target provinsi, bahkan jika memungkinkan mencapai target nasional,” ujarnya.
Syairi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari Dinas Kesehatan, DPPPAPPKB, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, hingga pemerintah desa dan pelaku usaha melalui program CSR. Ia juga mendorong lahirnya inovasi digital berupa aplikasi pemantauan gizi balita untuk mempercepat deteksi kondisi balita secara real time.
Selain itu, Wabup meminta agar anggaran penanganan stunting direncanakan secara terarah dan terintegrasi. Ia menekankan agar program bantuan sosial, penyediaan jamban sehat, bedah rumah, edukasi calon pengantin, penguatan Posyandu, hingga gerakan pemanfaatan pekarangan untuk pangan keluarga dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Kepala DPPPAPPKB Kotabaru, Ir. Sri Sulistiyani, M.Ph, menjelaskan bahwa stunting masih menjadi isu prioritas nasional, termasuk di Kotabaru, karena berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia menuju generasi emas 2045.
Dalam kegiatan ini, beberapa materi akan disampaikan, antara lain:
• Analisis peningkatan stunting di Kotabaru oleh Prof. Dr. Suratno, M.Pd
• Analisa perkawinan usia muda dan pengaruhnya terhadap stunting oleh Dr. Norma Yuni Kartika
• Optimalisasi peran pemerintah desa dalam konvergensi pencegahan stunting oleh Dinas PMD
• Sinergi pendanaan CSR untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif oleh Forum CSR Kotabaru
“Melalui rapat koordinasi ini, kita berharap semakin memperkuat komitmen dan keselarasan program antarinstansi dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kotabaru,” ujar Sri.
Pemkab Kotabaru berharap rapat koordinasi ini menjadi momentum mempercepat konsolidasi dan sinergi seluruh sektor, baik pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat.
Dengan kerja bersama yang terpadu, diharapkan kualitas kesehatan anak dan perkembangan SDM di Kabupaten Kotabaru dapat meningkat serta prevalensi stunting dapat ditekan secara signifikan.
