TANAH BUMBU, RADARBANUA – Suasana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Rabu (6/5/2026), mendadak memanas saat Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Tanah Bumbu, Abdul Rahim, melontarkan kritik keras terhadap kinerja sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Dalam interupsinya, Abdul Rahim menyoroti buruknya komunikasi antara pihak legislatif dengan sejumlah pejabat eksekutif, khususnya pejabat setingkat Kepala Bidang (Kabid) dan Kepala Bagian (Kabag). Ia mengaku kecewa lantaran komunikasi yang dilakukan anggota DPRD sering kali tidak mendapat respons, bahkan hingga berbulan-bulan.
“Ada beberapa Kabid atau Kabag yang ketika ditelepon DPRD tidak mau mengangkat telepon sampai satu hingga dua bulan. Pesan WhatsApp juga tidak dibalas,” tegas Abdul Rahim di hadapan forum paripurna.
Menurutnya, kondisi tersebut sangat menghambat fungsi pengawasan DPRD sekaligus pelayanan kepada masyarakat. Sebagai wakil rakyat, anggota dewan kerap menerima berbagai keluhan warga yang membutuhkan solusi cepat dari pemerintah daerah. Namun minimnya respons dari pejabat teknis membuat penanganan persoalan masyarakat menjadi terhambat.
Abdul Rahim juga membandingkan sikap sejumlah Kabid dan Kabag dengan para Kepala Dinas yang dinilainya justru lebih kooperatif dan mudah dihubungi. Ia menegaskan bahwa komunikasi yang dibangun DPRD semata-mata untuk kepentingan kedinasan dan pelayanan publik, bukan untuk urusan pribadi.
“Kami ini sering digedor masyarakat, ditanya solusi atas persoalan mereka. Kalau komunikasi dengan SKPD terhambat, bagaimana kami bisa memberikan jawaban kepada masyarakat,” ujarnya dengan nada tegas.
Selain menyoroti komunikasi, politisi PDIP tersebut juga menyinggung rendahnya kedisiplinan sejumlah kepala dinas dalam memenuhi undangan rapat DPRD. Padahal, menurutnya, kehadiran pejabat eksekutif sangat penting untuk membahas persoalan mendesak yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat Tanah Bumbu.
Ia pun meminta Asisten Bupati yang hadir dalam rapat tersebut agar menyampaikan langsung keluhan tersebut kepada Bupati maupun Sekretaris Daerah (Sekda).
“Tolong sampaikan kepada Pak Bupati dan Ibu Sekda, kalau DPRD mengundang jangan sampai tidak hadir. Banyak persoalan penting terkait masyarakat Tanah Bumbu yang harus segera dibahas,” tambahnya.
Menanggapi kritik tersebut, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tanah Bumbu, M. Putu Wisnu Wardhana, mengaku terbuka terhadap masukan yang disampaikan DPRD. Ia memastikan persoalan tersebut akan segera dilaporkan kepada pimpinan daerah.
“Ini menjadi masukan penting bagi kami. Akan segera kami sampaikan kepada Ibu Sekda dan Bapak Bupati agar tidak terjadi miskomunikasi yang dapat memicu ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif,” ujar Wisnu usai rapat.
Ia juga menyebut pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan daerah terkait langkah evaluasi yang akan dilakukan, termasuk kemungkinan pemanggilan pejabat yang dinilai kurang responsif.
Sorotan ini menjadi perhatian serius karena menyangkut sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif di daerah. Komunikasi yang tidak berjalan optimal dinilai berpotensi menghambat pelayanan publik dan memperlambat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu.
