TANAH BUMBU, RADARBANUA – Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat kerja bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tanah Bumbu untuk membahas program kerja tahun 2026. Pertemuan tersebut berlangsung pada Senin (02/02/2026) dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar Wijaya.
Rapat kerja ini dihadiri Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Tanah Bumbu, Sulhadi, beserta jajaran staf. Fokus pembahasan terletak pada memastikan proses transisi perencanaan menuju tahap pelaksanaan program berjalan lancar, terutama terkait mitigasi bencana tahunan di wilayah pesisir dan daerah hulu.
Komisi III DPRD Tanah Bumbu terlebih dahulu menyimak paparan Sulhadi mengenai evaluasi kinerja BPBD tahun 2025 serta rencana program kerja tahun 2026. Selanjutnya, para anggota dewan memberikan sejumlah saran dan arahan strategis demi peningkatan kinerja BPBD ke depan.
“Sebagai mitra kerja, kami perlu memberikan arahan yang mendorong efisiensi dan inovasi,” ujar Andi Asdar Wijaya.
Dalam rapat tersebut, Andi Asdar menekankan pentingnya penguatan infrastruktur mitigasi bencana. Ia meminta BPBD memprioritaskan pembangunan Early Warning System (EWS) berbasis sensor di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang rawan meluap, sehingga tidak hanya mengandalkan pemantauan manual.
“Pastikan juga ada anggaran pemeliharaan rutin untuk alat-alat yang sudah dibeli pada tahun-tahun sebelumnya agar tidak menjadi aset mangkrak,” tegasnya.
Selain itu, Komisi III DPRD mendorong BPBD melakukan digitalisasi data bencana. BPBD diharapkan memiliki dashboard pemetaan bencana secara real-time yang dapat diakses publik dan lintas SKPD.
“Dengan sistem ini, Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan bisa langsung bergerak saat terjadi bencana tanpa harus menunggu surat instruksi yang memakan waktu lama,” jelas Andi Asdar.
Komisi III juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan pihak ketiga melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Mengingat keterbatasan APBD, BPBD diminta lebih proaktif menjalin kerja sama dengan perusahaan tambang dan perkebunan yang beroperasi di Tanah Bumbu.
“Buat forum sinkronisasi program CSR perusahaan agar selaras dengan peta risiko bencana yang disusun BPBD, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” pungkas Andi Asdar.
