Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarbaru menggelar Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obatan Tertentu (OOT) sebagai langkah memperkuat pengawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan obat.
Kegiatan yang berlangsung di Aula BBPOM Banjarbaru pada Senin (18/5/2026) tersebut diikuti berbagai unsur terkait, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, hingga perwakilan masyarakat.
Plt Kepala BBPOM di Banjarbaru, Ary Yustantiningsih mengatakan, penyalahgunaan obat-obatan tertentu masih menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan, keamanan, dan kehidupan sosial masyarakat.
Menurutnya, penggunaan obat yang tidak sesuai aturan dapat memicu gangguan kesehatan hingga penyalahgunaan yang membahayakan, terutama di kalangan generasi muda.
“Pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi, pengawasan, dan kolaborasi lintas sektor agar masyarakat semakin memahami bahaya penyalahgunaan obat-obatan tertentu,” ujarnya.
Ary menambahkan, BBPOM di Banjarbaru terus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga masyarakat dalam mengawasi peredaran obat-obatan tertentu yang berpotensi disalahgunakan.
“Selain pengawasan, edukasi kepada masyarakat juga harus ditingkatkan, khususnya bagi kalangan pelajar dan generasi muda agar lebih memahami risiko penyalahgunaan obat serta pentingnya penggunaan obat sesuai ketentuan medis,” tutup Ary.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan tertentu di Banua.
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setdaprov Kalimantan Selatan, Adi Santoso menegaskan, penyalahgunaan obat-obatan tertentu menjadi ancaman serius yang harus ditangani secara bersama-sama.
Menurutnya, dampak penyalahgunaan obat tidak hanya merugikan kesehatan individu, tetapi juga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban sosial di masyarakat.
“Perlu kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, hingga masyarakat agar pengawasan terhadap peredaran obat-obatan tertentu dapat berjalan maksimal,” katanya.
Adi menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendukung langkah pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat agar penggunaan obat dilakukan sesuai aturan dan kebutuhan medis.
Selain itu, peningkatan literasi masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan obat dinilai penting untuk membangun kesadaran sejak dini, sehingga masyarakat lebih bijak dalam menggunakan obat-obatan.
“Melalui aksi nasional ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan obat yang aman semakin meningkat serta mampu menekan angka penyalahgunaan obat-obatan tertentu di Kalimantan Selatan,” tutup Adi. MC Kalsel/scw
