Kinerja fiskal di Provinsi Kalimantan Selatan hingga 31 Mei 2026 menunjukkan tren yang tetap positif. Realisasi pendapatan negara mengalami pertumbuhan yang kuat, sementara belanja negara terus berjalan sebagai instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, mengatakan realisasi Belanja Negara hingga akhir Mei 2026 telah mencapai Rp11,92 triliun atau 39,79 persen dari total pagu sebesar Rp29,96 triliun.
“Belanja Pemerintah Pusat menjadi pendorong utama dengan realisasi sebesar Rp3,59 triliun atau tumbuh 40,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, Transfer ke Daerah tetap menjadi kontributor terbesar dalam struktur belanja dengan nilai Rp8,33 triliun,” ujar Catur, Banjarmasin, Selasa (30/6/2026).
Di sisi penerimaan, Pendapatan Negara berhasil mencapai Rp6,16 triliun atau 20,92 persen dari target. Capaian tersebut meningkat signifikan sebesar 37,88 persen secara tahunan, didorong oleh pertumbuhan penerimaan perpajakan sebesar 40,31 persen serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tumbuh 50,77 persen.
Menurut Catur, kondisi tersebut menunjukkan APBN terus menjalankan fungsinya sebagai instrumen fiskal yang menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di Kalimantan Selatan.
“Defisit regional sebesar Rp5,76 triliun mencerminkan peran APBN yang tetap ekspansif untuk menopang daya beli masyarakat, memperkuat pembangunan, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Sementara itu, dari sisi pemerintah daerah, konsolidasi APBD Regional Kalimantan Selatan hingga 31 Mei 2026 mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp12,16 triliun atau 38,62 persen dari target. Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,66 triliun dan Pendapatan Dana Transfer sebesar Rp8,47 triliun.
Adapun realisasi belanja daerah mencapai Rp11,17 triliun atau 27,33 persen dari pagu anggaran. Secara tahunan, realisasi belanja mengalami kontraksi sebesar 7,35 persen yang dipengaruhi oleh perubahan ritme pelaksanaan anggaran.
Meski demikian, realisasi Belanja Modal menunjukkan perkembangan positif dengan nilai Rp1,20 triliun atau tumbuh 17,25 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Catur berharap percepatan penyerapan belanja, khususnya belanja modal, dapat terus dilakukan sehingga proyek-proyek pembangunan segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat terus mempercepat pelaksanaan anggaran, terutama belanja modal, sehingga pembangunan berjalan optimal, memberikan multiplier effect bagi perekonomian, membuka lapangan kerja, dan semakin memperkuat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan,” pungkasnya. MC Kalsel/Rns
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
