TANAH BUMBU, RADARBANUA – Gangguan pasokan listrik yang terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu turut berdampak pada aktivitas masyarakat dan pelaku usaha kecil. Sejumlah pelanggan mengaku mengalami keterlambatan pemenuhan kebutuhan listrik hingga adonan dan bahan baku yang telah diolah mengalami kerusakan.
Kondisi tersebut menimbulkan kerugian material bagi para pelaku UMKM yang aktivitas usahanya bergantung pada pasokan listrik yang stabil.
Menjawab keluhan masyarakat dan desakan DPRD, Manager ULP PLN Batulicin, Azmi Muharom, memaparkan sejumlah kendala teknis sekaligus peta jalan (roadmap) penanganan gangguan sistem kelistrikan di Tanah Bumbu.
Azmi menjelaskan, perbaikan sistem kelistrikan di wilayah Tanjung telah rampung pada akhir Juli 2026. Sementara itu, sistem jaringan dari Kalimantan Tengah (Kalteng) diproyeksikan kembali masuk ke jaringan interkoneksi pada Rabu (5/8/2026).
“Masuknya sistem dari Kalteng besok akan membuat kondisi kelistrikan membaik, meski statusnya masih dalam kondisi siaga,” terang Azmi.
Ia juga memastikan PLN terus melakukan langkah pemulihan untuk mengembalikan keandalan sistem kelistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu.
“Komitmen kami berdasarkan perhitungan teknis, semoga pada tanggal 23 Agustus mendatang, PLTU Asam-Asam sudah bisa masuk ke sistem jaringan secara penuh sehingga kondisi kelistrikan kembali normal,” jelasnya.
Menanggapi penjelasan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, I Wayan Sudarma, meminta PLN tidak sekadar menyampaikan janji, tetapi membuktikan komitmen tersebut melalui pemulihan pasokan listrik sesuai tenggat waktu yang telah disampaikan.
DPRD juga menekankan pentingnya keandalan pasokan listrik, mengingat gangguan berkepanjangan tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha dan menimbulkan kerugian bagi pelaku UMKM.
Selain persoalan teknis, DPRD Tanah Bumbu meminta PLN memberikan kejelasan terkait skema kompensasi bagi masyarakat dan pelaku UMKM yang terdampak gangguan listrik.
Dewan berharap apabila kebijakan mengenai kompensasi atau ganti rugi telah ditetapkan oleh manajemen PLN pusat, informasi tersebut segera disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar terdapat kepastian bagi pelanggan yang mengalami kerugian.
