Pemkab Tanbu Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah

- Kontributor

Selasa, 16 Januari 2024 - 12:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 secara virtual, Senin (15/01/2023).

Jajaran Pemkab Tanbu di hadiri langsung Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Eryanto Rais dan SKPD terkait lainnya.

Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di buka Irjen Kemendagri Tomsi Tohir.

Tomsi Tahir mengatakan pada pengendalian inflasi daerah ini pihaknya fokus pada kenaikan harga dan antisipasinya.


Sementara itu, Direktur Statistik Harga pada Badan Pusat Statistik Dr Windhiarso Putranto menyampaikan tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga (IPH) minggu ke-2 Januari 2024.

Ia mengatakan secara nasional, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH turun sebesar 9 persen poin.

Wilayah dengan persentasi penurunan terbesar secara berturut-turut adalah Pulau Jawa turun 16,85 persen poin.

Pulau Sumatera turun 13,08 persen poin, dan Luar Pulau Jawa dan Sumatera turun 4,48 persen poin.

Ia mengatakan cabai rawit adalah komoditas yang fluktuasi harganya cukup signifikan selama Januari 2024 (Sampai Minggu ke-2). Fluktuasi harga komoditas tersebut terjadi di 156 Kab/Kota seluruh Indonesia.

Sebanyak 17 Kab/Kota pada Januari 2024 (sampai Minggu ke-2) tidak mengalami fluktuasi harga (stabil) pada 20 komoditas pangan yang di pantau.


Direktur Pertimbangan Hukum Sila H Pulungan menyampaikan berdasarkan identifikasi selama tahun 2023 yang merupakan komponen utama yang menjadi penyebab inflasi antara lain, emas perhiasan dan rokok kretek, transportasi udara, antisipasi pasokan menjelang hari raya keagamaan, dan komoditas pangan.

Pengendalian Inflasi sepanjang Tahun 2023 dapat terkendali dengan penutup inflasi di bulan Desember 2023 di kisaran 2,61%.

Inflasi yang terjaga merupakan hasil dari konsistensi kebijakan dan sinergi pengendalian inflasi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Langkah-langkah Pengendalian Inflasi di antaranya yaitu, melakukan pemantauan harga dan stok, melaksanakan rapat TPID, menjaga pasokan bahan pokok, gerakan menanam, melaksanakan pasar murah, melaksanakan sidak, berkoordinasi dengan daerah penghasil, merealisasikan BTT, dan memberikan Bansos.

Berita Terkait

Konsultasi ke Kementerian, Pemprov Kalsel Fokuskan Penguatan Sustainable Tourism dan Geopark Meratus
Kalsel Perkuat Benteng Digital, Catat Prestasi Nasional Melalui Sistem SI KAMI
Safari Ramadan di Balangan, Pemprov Kalsel Paparkan Perkembangan Pembangunan Infrastruktur dan Pendidikan
GPM di Polda Kalsel, Bantu Personel Polri Dapatkan Bahan Pokok Terjangkau
Pemprov Kalsel Lantik 116 Pejabat Fungsional dan Serahkan SK CPNS STTD 2025
Dinas Koperasi dan UKM Kalsel Apresiasi Pelaksanaan RAT KPN Bandar Barito
NPCI Kalsel Siapkan 126 Atlet Hadapi Pembinaan 2026, Tiga Atlet Dipanggil ke Persiapan ASEAN Para Games
Dispora Kalsel Sesuaikan Kebijakan Spobnas 2026, Fokus Pembinaan Atlet Angkat Besi dan Dayung

Berita Terkait

Selasa, 10 Maret 2026 - 02:58 WIB

Konsultasi ke Kementerian, Pemprov Kalsel Fokuskan Penguatan Sustainable Tourism dan Geopark Meratus

Selasa, 10 Maret 2026 - 02:55 WIB

Kalsel Perkuat Benteng Digital, Catat Prestasi Nasional Melalui Sistem SI KAMI

Senin, 9 Maret 2026 - 10:40 WIB

Safari Ramadan di Balangan, Pemprov Kalsel Paparkan Perkembangan Pembangunan Infrastruktur dan Pendidikan

Senin, 9 Maret 2026 - 06:04 WIB

GPM di Polda Kalsel, Bantu Personel Polri Dapatkan Bahan Pokok Terjangkau

Senin, 9 Maret 2026 - 04:47 WIB

Dinas Koperasi dan UKM Kalsel Apresiasi Pelaksanaan RAT KPN Bandar Barito

Berita Terbaru