BATULICIN – Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) melakukan koordinasi dalam rangka memperkuat pencegahan korupsi. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Tanbu, di Batulicin, Kamis (14/11/2024).
Tim KPK RI terdiri dari Kasatgas Direktorat Korsup Wilayah III KPK RI Sri Kuncoro Hadi, Analis Pemberantasan TPK Tri Desa Adi Nurcahyo, dan Fadli Herdian.
Bupati Tanbu Zairullah Azhar menyampaikan ucapan selamat datang kepada jajaran Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI di “Bumi Bersujud“.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati bersyukur atas kedatangan Direktorat Korsup Wilayah III KPK RI dalam rangka pencegahan korupsi di Kabupaten Tanah Bumbu.
Kepada Kepala OPD yang hadir, Zairullah berpesan agar benar-benar mengikuti kegiatan ini dengan serius. Karena sangat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Dalam kesempatan itu, Zairullah juga menyampaikan program khusus di Tanah Bumbu yakni Satu Desa Semua Masjid (SDSM). Dimana, anak-anak mulai Senin sampai Sabtu bermalam di Masjid.
Melalui program ini, anak-anak mulai SD sampai SMP belajar pendidikan agama. Seperti mengaji, shalat, menghafal Al-Quran, dan lainnya.
Program ini bertujuan untuk menciptakan generasi yang cerdas, religius, dan berakhlak mulia.
Program khusus lainnya di Tanah Bumbu, sambung Zairullah yakni Gerakan Cuci Kaki Ibu yang dilakukan oleh anak-anak.
“Ini adalah sebuah upaya atau ikhtiar. Harapannya anak-anak Tanah Bumbu menjadi anak-anak yang terpilih dan unggul di masa yang akan datang,” sebutnya.
Sementara itu, Kasatgas Direktorat Korsup Wilayah III KPK RI, Sri Kuncoro Hadi mengatakan kedatangannya bersama rombongan terkait pemantauan tindaklanjut Monitoring Center for Prevention (MCP).
Semoga pencegahan di Tanah Bumbu lebih efektif dan berdaya guna sehingga terbentuk pemerintahan yang bersih dari tindak pidana korupsi.
Adapun koordinasi dan pemantauan pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terkait tindak lanjut progres MCP 2024, penertiban BMD, optimalisasi pajak daerah, dan pelaksanaan CSR perusahaan tambang.
Kegiatan koordinasi di hadiri Bupati, Sekda Ambo Sakka, Asisten, Staf Ahli, Inspektorat, BPKAD, Badan Pendapatan Daerah. Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PMPTSP, Dinas PUPR. Dinas terkait MCP, OPD terkait pelaksanaan CSR, Bagian PBJ, Kantor Pertanahan, dan Bank Kalsel.
