KOTABARU – Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis bersama rombongan meninjau secara langsung kondisi jalan rusak di area Kecamatan Sampanahan, Selasa (11 maret 2025).
Wakil Bupati Kotabaru menyampaikan, Kami dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru akan melakukan safari ramadhan ke-2 di Kecamatan Sampanahan dan Kecamatan Pamukan Selatan atau Tanjung Samalantakan, sekaligus meninjau secara langsung kondisi jalan rusak menuju ke Kecamatan Sampanahan dan ke Kecamatan Pamukan Selatan.
“Ini akan menjadi perhatian kita, jalan ini merupakan akses ke beberapa desa dan kecamatan dan jalan ini juga untk menuju ke Kabupaten Kotabaru. Dengan kondisi efisiensi anggaran saat ini akan kita usahakan dan akan segera ditindaklanjuti di tahun 2025 hingga 2026 ini” ucap Wakil Bupati.
“Jalan rusak saat ini adalah area jalan Siayuh menuju Desa Tanjung Sari dan Gunung Batu Besar” jelasnya.
Wakil Bupati Kotabaru tinjau jalan rusak di Kecamatan Sampanahan, akan segera ditindaklanjuti.
Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis bersama rombongan meninjau secara langsung kondisi jalan rusak di area Kecamatan Sampanahan, Selasa (11/03/2025).
Wakil Bupati Kotabaru menyampaikan, Kami dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru akan melakukan Safari Ramadhan ke-2 di Kecamatan Sampanahan dan Kecamatan Pamukan Selatan atau Tanjung Samalantakan, sekaligus meninjau secara langsung kondisi jalan rusak menuju ke Kecamatan saympanahan dan ke Kecamatan Pamukan Selatan.
“Ini akan menjadi perhatian kita, jalan ini merupakan akses ke beberapa desa dan Kecamatan dan jalan ini juga untk menuju ke kabupaten kotabaru.Dengan kondisi efisiensi anggaran saat ini akan kita usahakan dan akan segera ditindaklanjuti di tahun 2025 hingga 2026 ini”ucap Wakil Bupati.
“Jalan rusak saat ini adalah area jalan Siayuh menuju Desa Tanjung Sari dan Gunung Batu Besar.” jelasnya.
Perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan bahwa jalan-jalan tersebut telah dianggarkan untuk diperbaiki pada tahun 2025 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, akibat efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025, beberapa proyek perbaikan jalan, termasuk jalan penghubung ini, mengalami penundaan hingga tahun 2026.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Bupati Kotabaru menegaskan bahwa pemerintah daerah akan segera mengambil langkah awal dengan berkoordinasi bersama Dinas PUPR dan pihak terkait. Salah satu solusi yang dipertimbangkan adalah penggunaan dana pemeliharaan jalan untuk perbaikan sementara.
Selain itu, dalam waktu dekat, Pemkab Kotabaru juga akan mengadakan rapat dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut melalui Forum Corporate Social Responsibility (CSR). Pemerintah akan mengusulkan agar perusahaan turut berkontribusi dalam perbaikan jalan melalui dana CSR mereka. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat perbaikan infrastruktur jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa pemerataan pembangunan di Kabupaten Kotabaru dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta, diharapkan akses masyarakat dapat segera dipulihkan,” ujar Wakil Bupati.
Pemkab Kotabaru juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dalam menyampaikan masukan serta mendukung upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur yang lebih baik. Sementara itu, rekan-rekan media diharapkan dapat menyebarluaskan informasi ini agar masyarakat mengetahui langkah-langkah yang sedang diambil oleh pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan infrastruktur.
