Wamendagri Tekankan Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah dalam Musrenbang RKPD Kalsel 2027

- Kontributor

Selasa, 7 April 2026 - 19:50 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Akhmad Wiyagus, menegaskan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027. Kegiatan ini digelar di Gedung Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Selasa (7/4/2026).

Dalam sambutannya, Wamendagri menyampaikan bahwa Musrenbang memiliki peran strategis sebagai forum utama dalam penyempurnaan dokumen perencanaan tahunan daerah. Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, serta klarifikasi terhadap program dan kegiatan pembangunan yang akan ditetapkan dalam RKPD.

“Musrenbang ini mempunyai arti yang sangat penting dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan tahunan, karena melalui forum ini seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi atas program dan kegiatan yang diusulkan,” ujar Akhmad Wiyagus.

Ia menekankan bahwa dokumen perencanaan daerah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus menjadi bagian yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, seluruh tahapan mulai dari RPJPD hingga RKPD wajib mengacu pada arah kebijakan nasional.

“Konsepsi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah harus dipahami sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari sistem nasional. Kita wajib merumuskannya dengan mengintegrasikan tata ruang serta berpijak pada kondisi dan potensi nyata daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wamendagri menyoroti dua prinsip utama dalam penyusunan perencanaan, yakni sinkronisasi dan konsistensi. Ia menegaskan bahwa program yang direncanakan harus selaras dengan kebijakan nasional dan wajib diikuti dalam penganggaran.

“Tidak boleh ada lagi program dalam APBD yang muncul tanpa dasar perencanaan di RKPD. Begitu pula sebaliknya, apa yang direncanakan harus benar-benar dianggarkan,” tambahnya.

Dengan penguatan sinkronisasi tersebut, diharapkan pembangunan di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. MC Kalsel/dam

Berita Terkait

Pemprov Kalsel Gelar Anugerah Bakti Husada 2026, Apresiasi Insan dan Pelayanan Kesehatan Berprestasi
Dinsos Kalsel Siapkan Personel dan Sarana Prasarana Hadapi Potensi Bencana Banjir
Rakor Data Koperasi 2026, Pemprov Kalsel Dorong Penguatan Digitalisasi Menuju Koperasi Modern
Lomba Permainan Tradisional Aruh Ganal Banua 2026, Ajak Generasi Muda Kembali Mengenal Budaya Lokal
Pemprov Kalimantan Selatan Berikan Penghargaan Pengawasan Kearsipan, Targetkan Peningkatan Mutu SKPD dan Kabupaten/Kota
Disperin Kalsel Dorong Lahirnya Wirausaha Baru Industri Pangan Olahan Berbasis Potensi Lokal
Hari Kedua Rakerda Diskominfo Kalsel, Perkuat Kolaborasi dan Integrasi Pemerintahan Digital
45 Pemuda Ikuti Pelatihan Public Speaking, Dispora Kalsel Dorong Peningkatan Personal Branding dan Kepercayaan Publik

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 08:02 WITA

Pemprov Kalsel Gelar Anugerah Bakti Husada 2026, Apresiasi Insan dan Pelayanan Kesehatan Berprestasi

Rabu, 18 November 2026 - 22:12 WITA

Dinsos Kalsel Siapkan Personel dan Sarana Prasarana Hadapi Potensi Bencana Banjir

Rabu, 18 November 2026 - 19:43 WITA

Rakor Data Koperasi 2026, Pemprov Kalsel Dorong Penguatan Digitalisasi Menuju Koperasi Modern

Rabu, 18 November 2026 - 14:42 WITA

Lomba Permainan Tradisional Aruh Ganal Banua 2026, Ajak Generasi Muda Kembali Mengenal Budaya Lokal

Rabu, 18 November 2026 - 14:10 WITA

Disperin Kalsel Dorong Lahirnya Wirausaha Baru Industri Pangan Olahan Berbasis Potensi Lokal

Berita Terbaru