Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap peran Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kalsel dalam mendukung kelancaran komunikasi di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Muhamad Muslim, dalam pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) VIII RAPI Kalsel di salah satu hotel di Banjarmasin, Sabtu (18/4/2026).
Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur menekankan bahwa RAPI merupakan motor penggerak komunikasi antar-penduduk yang memiliki peran strategis. Kehadiran organisasi ini dinilai vital, terutama dalam memberikan kontribusi nyata pada situasi yang membutuhkan koordinasi cepat dan akurat.
”Pemerintah berharap RAPI dapat terus memberikan kontribusi yang lebih baik, terutama dalam kondisi-kondisi tertentu yang memerlukan penanganan segera,” ujar Muslim membacakan sambutan Gubernur.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, Muslim menyebut peran komunikasi radio tetap tidak tergantikan. Terutama saat terjadi krisis atau bencana alam, di mana infrastruktur komunikasi digital sering kali mengalami gangguan atau lumpuh total.
”Meskipun komunikasi digital saat ini dominan, namun dalam kondisi kedaruratan, peran RAPI tidak bisa dilepaskan. Komunikasi radio sangat membantu dalam menyebarkan informasi krisis kepada masyarakat,” tambahnya.
Sebagai bentuk kemitraan, Pemerintah Provinsi Kalsel berkomitmen mendukung program-program RAPI guna menciptakan sistem informasi yang tangguh bagi warga Banua.
Sementara itu, Ketua Rapida 19 Kalsel, Rosehan NB, menjelaskan bahwa misi utama RAPI adalah membantu pemerintah di seluruh tingkatan, mulai dari nasional hingga kecamatan. Fokus utama kerja sama mereka mencakup tiga poin krusial, penanggulangan bencana seperti banjir dan operasi pencarian orang tenggelam.
Mitigasi Karhutla dengan memberikan bantuan komunikasi di area hutan yang tidak terjangkau sinyal seluler (blank spot), serta memberikan dukungan komunikasi pada acara besar keagamaan seperti Haul.
”Kami sangat berterima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Kalsel, khususnya Gubernur. Dukungan hibah yang diberikan sangat membantu operasional organisasi di setiap tingkatan,” ungkap Rosehan.
Lebih Rosehan juga menekankan pentingnya legalitas organisasi di tingkat Kabupaten dan Kota. Setiap kepengurusan yang baru disahkan diwajibkan untuk segera berkoordinasi dan menghadap pemerintah daerah setempat. Langkah ini diambil agar RAPI diakui sebagai organisasi yang sah, profesional, dan jauh dari kesan ilegal.
Ia berharap seluruh pengurus daerah tetap menjaga kedisiplinan dan menjadi jembatan informasi yang akurat bagi masyarakat, khususnya mereka yang berada di wilayah terisolasi saat situasi darurat terjadi. MC Kalsel/Jml
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
