Diskumdagri Tanah Bumbu Gandeng UMKM dalam FKP untuk Dorong Pelayanan Prima

- Kontributor

Kamis, 14 Mei 2026 - 12:23 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BATULICIN – Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian (Diskumdagri) Tanah Bumbu di Aula Kantor Diskumdagri, Batulicin, Rabu (13/5), menjadi momentum penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Acara ini dihadiri berbagai pihak, mulai dari SKPD terkait, Sucofindo Batulicin, hingga pelaku UMKM di Tanah Bumbu.

Bupati Andi Rudi Latif melalui Plt. Kepala Diskumdagri, Eryanto Rais, disampaikan oleh Sekretaris Dinas Romatua Simanjuntak, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar ajang diskusi, melainkan wadah strategis untuk menghimpun masukan dari masyarakat dan pelaku usaha. Dengan adanya FKP, diharapkan pelayanan publik dapat lebih prima dan sesuai kebutuhan masyarakat.

FKP juga menjadi sarana untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha mikro dan kecil. Hal ini penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (iwn)


Berita Terkait

Pemkab Tanah Bumbu Gelar Dialektika Produk Hukum Daerah 2026, Dorong Percepatan Pembangunan Daerah
Bupati Tanah Bumbu Apresiasi Kreativitas Siswa SLB di Perpisahan Akhir Tahun Pembelajaran 2025/2026
Sinergi Dunia Usaha dan Pendidikan di Tanah Bumbu, Tingkatkan Kualitas SDM dan Tenaga Kerja Kompeten
Wamenko Pangan RI Tinjau KSPEAN di Tanah Bumbu, Pemkab Dukung Integrasi Sapi-Sawit
Peresmian 8 MPP Baru oleh Menteri PANRB, Tanah Bumbu Jadi Bagian dari Peresmian Nasional
Zikir dan Khataman Quran Sambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriyah di Bumi Bersujud Tanah Bumbu
Tanah Bumbu Tegaskan Sinergi Pembangunan, Dari Ketahanan Pangan hingga Hilirisasi Industri
Bupati Tanbu Sampaikan Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2018, Perkuat Peran dan Keterwakilan Perempuan di BPD