Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel menggelar Kick Off Meeting Tahunan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 di Aula Kantor Dinas PUPR Kalsel, Banjarbaru, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalsel, Ariadi Noor, didampingi Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Ryan Tirta Nugraha.
Turut hadir dalam kegiatan itu sejumlah pemangku kepentingan dari sektor perumahan dan permukiman, di antaranya Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Kalimantan Selatan, Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan, Bappeda Kalsel, Dinas Perkim Kalsel, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta anggota Pokja PKP dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
Dalam sambutannya, Ariadi Noor menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Kick Off Meeting Pokja PKP sebagai langkah awal memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan kawasan permukiman di Kalimantan Selatan.
Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum penting untuk membangun sinergi antar pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menangani kawasan kumuh serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat.
“Melalui kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung penanganan kawasan kumuh serta peningkatan akses air minum dan sanitasi aman di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Ia menegaskan, penanganan kawasan kumuh dan peningkatan layanan dasar permukiman merupakan bagian penting dalam mendukung target pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Selain meningkatkan kualitas hidup masyarakat, upaya tersebut juga dinilai penting untuk menciptakan lingkungan permukiman yang layak, sehat, dan berkelanjutan.
Karena itu, Ariadi menilai diperlukan komitmen bersama dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dengan seluruh stakeholder agar program pembangunan di sektor perumahan, permukiman, air minum, dan sanitasi dapat berjalan optimal.
Sementara itu, koordinasi awal tahunan antara Pokja tingkat provinsi dan kabupaten/kota disebut menjadi langkah strategis untuk menyusun arah kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan kawasan permukiman di Kalimantan Selatan sepanjang 2026.
“Melalui Kick Off Meeting ini, Pemerintah Provinsi Kalsel berharap tercipta kesepahaman dan langkah bersama dalam mempercepat penanganan kawasan kumuh serta meningkatkan kualitas layanan air minum dan sanitasi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan,” pungkasnya. MC Kalsel/tgh
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
