Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyatakan dukungan penuh terhadap Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan memutus rantai kemiskinan.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, mengatakan program tersebut memiliki dampak besar bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin ekstrem yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2.
“Program Sekolah Rakyat ini sangat berdampak bagi masyarakat. Harapannya, anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga pada desil 1 dan desil 2 dapat memperoleh kesempatan pendidikan yang layak sehingga memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya,” kata Tantri, Banjarbaru, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, pelaksanaan program sejauh ini berjalan sesuai rencana dan mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Namun demikian, proses verifikasi dan validasi data calon peserta didik masih menjadi tahapan penting yang harus dilakukan secara cermat bersama pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Sosial.
Tantri turut mengapresiasi kerja keras seluruh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalimantan Selatan yang telah melakukan penjangkauan langsung ke masyarakat. Dari hasil penjangkauan tersebut ditemukan sejumlah keluarga miskin yang belum tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kami menemukan masih ada masyarakat yang sebenarnya masuk kategori miskin namun belum terdata. Karena itu, akan dilakukan rekrutmen dan pendataan baru agar anak-anak yang benar-benar berhak dapat menjadi penerima manfaat Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat harus tepat sasaran dan diperuntukkan bagi anak-anak yang memang membutuhkan. Menurutnya, pendidikan merupakan salah satu cara paling efektif untuk keluar dari kemiskinan.
“Anak-anak yang masuk Sekolah Rakyat adalah mereka yang berhak. Cara paling tepat untuk keluar dari kemiskinan adalah melalui pendidikan. Dengan pendidikan yang baik, mereka memiliki peluang lebih besar mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” tambahnya.
Terkait pembangunan Sekolah Rakyat di daerah, Tantri menjelaskan seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan telah mengajukan usulan pembangunan. Namun, pada tahap awal baru tiga lokasi yang akan dibangun, sementara daerah lainnya akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2029.
Ia mengungkapkan masih terdapat sejumlah kendala di beberapa daerah, seperti lahan yang berada di kawasan rawan banjir, proses pembebasan lahan yang belum selesai, hingga keterbatasan luas lahan yang belum memenuhi syarat minimal lima hektare.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemprov Kalsel telah menyampaikan masukan kepada Kementerian Sosial agar mempertimbangkan relaksasi regulasi terkait persyaratan luasan lahan, sehingga pembangunan tetap dapat dilakukan dengan konsep bangunan bertingkat.
“Kami berharap seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dapat mendukung program ini dan nantinya setiap daerah memiliki satu Sekolah Rakyat. Dukungan dari pemerintah pusat dan Kementerian Sosial sangat diperlukan agar target tersebut dapat terwujud,” pungkasnya. MC Kalsel/Rns
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
