Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui koordinasi intensif bersama pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalimantan Selatan, Eddy Elminsyah Jaya, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Ruang Rapat Sekda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Senin (8/6/2026).
Eddy menjelaskan, rapat koordinasi tersebut turut melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pusat Statistik (BPS), serta dihadiri unsur Satgas Pangan Polda Kalimantan Selatan, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Rusma Khazairin, SKM, BPS Kalimantan Selatan, dan sejumlah perangkat daerah terkait.
Menurut Eddy, berdasarkan hasil pemantauan terkini, kondisi inflasi di Kalimantan Selatan masih dalam kategori terkendali. Secara tahunan atau year on year (yoy), inflasi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 4,22 persen dan berada pada peringkat keenam secara nasional.
“Alhamdulillah, pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan masih terkendali. Untuk inflasi tahunan kita berada di angka 4,22 persen dan masih berada pada posisi keenam nasional,” ujarnya.
Namun demikian, Eddy menekankan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya dilihat dari indikator tahunan, tetapi juga perkembangan bulanan atau month to month (mtm). Pada periode terakhir, inflasi bulanan Kalimantan Selatan tercatat sebesar 0,2 persen dan berada pada peringkat ke-23 di antara seluruh provinsi di Indonesia.
Ia mengungkapkan, komoditas penyumbang inflasi terbesar secara tahunan masih berasal dari kelompok emas perhiasan yang diikuti beras. Sementara untuk inflasi bulanan, beras menjadi komoditas dengan kontribusi tertinggi terhadap kenaikan harga.
Menyikapi kondisi tersebut, Eddy mendorong percepatan penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke daerah-daerah yang mengalami kenaikan inflasi, khususnya untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran.
“Beberapa rekomendasi yang disampaikan dalam rakor antara lain perlunya penyaluran beras SPHP ke wilayah yang mengalami kenaikan inflasi agar harga tetap terkendali dan pasokan tetap tersedia bagi masyarakat,” katanya.
Selain itu, menjelang musim kemarau, pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi berkurangnya produksi pertanian yang dapat memengaruhi ketersediaan pangan. Menurutnya, cadangan neraca pangan perlu terus dipantau karena produksi pada musim kemarau umumnya mengalami penurunan.
Eddy berharap pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan semakin aktif melaksanakan operasi pasar, gerakan pangan murah, serta memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan penanaman komoditas strategis seperti cabai yang selama ini menjadi salah satu penyumbang inflasi daerah.
“Kami berharap pemerintah kabupaten dan kota dapat terus melaksanakan operasi pasar, gerakan pangan murah, serta menggalakkan penanaman cabai di masyarakat. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga kestabilan harga dan mengendalikan inflasi,” ujarnya.
Terkait kondisi nasional, Eddy menyebutkan bahwa rata-rata inflasi Indonesia saat ini berada pada angka 3,08 persen. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus berupaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan sesuai arahan pemerintah pusat serta ketentuan yang berlaku.
“Ke depan, Kalimantan Selatan akan terus berupaya mengendalikan inflasi melalui sinergi seluruh pihak, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan dengan baik,” tutupnya. MC Kalsel/Fuz
