Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, menyampaikan bahwa kondisi ekonomi dan fiskal Kalimantan Selatan hingga Mei 2026 masih menunjukkan kinerja yang positif. Momentum pertumbuhan yang telah tercipta pada Triwulan I 2026 mampu dipertahankan di tengah dinamika perekonomian nasional.
Catur mengatakan, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada Triwulan I 2026 tercatat sebesar 5,67 persen (year on year). Dari sisi fiskal, realisasi Belanja Negara hingga 31 Mei 2026 telah mencapai Rp11,92 triliun atau 39,79 persen dari pagu anggaran. Penyaluran terbesar masih berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah mencapai Rp8,33 triliun.
“Perkembangan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan APBN di Kalimantan Selatan terus berjalan dengan baik. Penyaluran belanja negara yang semakin efektif diharapkan mampu menjaga aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat pembangunan di daerah,” ujar Catur, Banjarmasin, Selasa (30/6/2026).
Ia juga menjelaskan, konsolidasi kinerja APBD di Kalimantan Selatan hingga Mei 2026 mencatatkan surplus sebesar Rp984,86 miliar. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan ruang fiskal daerah masih cukup sehat untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Di sektor perdagangan luar negeri, Catur menyebut neraca perdagangan Kalimantan Selatan pada Mei 2026 kembali mencatatkan surplus sebesar 922,44 juta dolar Amerika Serikat. Surplus tersebut tumbuh 6,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan meningkat 14,45 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
“Kinerja ekspor masih menjadi penopang utama perekonomian daerah. Nilai ekspor mencapai 1,108 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 7,7 persen secara tahunan, terutama didorong meningkatnya volume ekspor batubara yang masih memberikan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap total ekspor Kalimantan Selatan,” jelasnya.
Sementara itu, nilai impor juga meningkat menjadi 186,12 juta dolar Amerika Serikat atau naik 16,1 persen secara tahunan, terutama dipengaruhi kenaikan impor minyak petroleum.
Dari sisi harga, inflasi Kalimantan Selatan pada Mei 2026 tercatat sebesar 4,22 persen (year on year), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,08 persen. Secara bulanan, inflasi mencapai 0,20 persen.
Catur menjelaskan, inflasi tahunan terutama dipengaruhi kenaikan harga emas perhiasan, beras, minyak goreng, ikan nila, dan sigaret kretek mesin. Sementara secara bulanan, kenaikan harga didorong oleh beras, minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, ikan patin, serta emas perhiasan.
Meski demikian, tekanan inflasi berhasil diredam oleh penurunan harga sejumlah komoditas seperti daging ayam ras, telur ayam ras, ikan gabus, ikan nila, dan udang basah.
Untuk menjaga stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kalimantan Selatan terus memperkuat sinergi melalui berbagai program. Hingga Mei 2026 telah dilaksanakan 355 kali operasi pasar dan gerakan pasar murah, serta penyaluran beras SPHP sebanyak 5,47 ribu ton.
Selain itu, berbagai langkah strategis juga terus dilakukan, di antaranya panen raya jagung serentak di Kabupaten Tanah Laut, program cetak sawah seluas 30 ribu hektare, pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kotabaru, serta pelaksanaan High Level Meeting TPID Kota Banjarbaru sebagai persiapan menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional dan menuju Kota Penghitung Inflasi pada 2028.
“Ke depan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi terkendali, dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan semakin meningkat,” tutup Catur. MC Kalsel/Rns
