Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat sinergi dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program KUR Tahun 2026 yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Selasa (30/6/2026).
Sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin, yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Rusma Khazairin, SKM., menegaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, Program KUR menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk memberikan akses pembiayaan dengan bunga yang terjangkau sehingga pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, meningkatkan daya saing, hingga membuka lapangan pekerjaan baru.
“Keberhasilan Program KUR tidak hanya diukur dari besarnya nilai penyaluran, tetapi juga dari kualitas penyaluran yang tepat sasaran, produktif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Rusma saat membacakan sambutan Sekda.
Ia menjelaskan, hingga 17 Juni 2026 berdasarkan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan, penyaluran KUR di Kalimantan Selatan telah mencapai Rp2,48 triliun atau 48,18 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp5,15 triliun. Penyaluran tersebut telah dimanfaatkan oleh 38.501 debitur, menempatkan Kalimantan Selatan di peringkat ke-17 secara nasional dari 38 provinsi.
Sektor perdagangan masih menjadi penerima terbesar dengan penyaluran sebesar Rp761,03 miliar kepada 14.897 debitur. Sementara itu, skema KUR Mikro mendominasi dengan nilai Rp1,58 triliun kepada 30.687 debitur. Dari sisi wilayah, Kota Banjarmasin mencatat realisasi penyaluran tertinggi sebesar Rp443,73 miliar kepada 5.609 debitur, sedangkan dari sisi lembaga penyalur, BRI menjadi bank dengan penyaluran terbesar mencapai Rp1,63 triliun kepada 29.424 debitur.
Meski capaian tersebut dinilai menggembirakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menilai masih terdapat ruang untuk memperluas akses pembiayaan kepada UMKM yang belum terlayani. Selain persoalan permodalan, pelaku usaha juga masih menghadapi tantangan berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan manajemen usaha, legalitas produk, sertifikasi, digitalisasi pemasaran, inovasi produk, hingga peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Karena itu, Sekda mengajak seluruh bank penyalur KUR, perangkat daerah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, lembaga pembina, asosiasi usaha, serta seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendampingi UMKM agar mampu naik kelas dan semakin berdaya saing.
“Pemerintah berharap Program KUR dipandang sebagai bagian dari ekosistem pemberdayaan UMKM yang terintegrasi, bukan sekadar fasilitas pembiayaan. Dengan kolaborasi yang semakin erat, Program KUR diyakini mampu meningkatkan produktivitas UMKM, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, mendukung pengendalian inflasi melalui peningkatan produksi, serta menciptakan lapangan kerja baru di Kalimantan Selatan,” tutupnya. MC Kalsel/Fuz
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
