Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, mengapresiasi penyelenggaraan simposium yang mengangkat hasil riset mengenai sustainable buildings atau bangunan berkelanjutan untuk wilayah lahan basah di Kalimantan Selatan.
Menurut Tantri, simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Lambung Mangkurat (ULM) bersama sejumlah mitra tersebut menghadirkan berbagai hasil penelitian yang relevan dengan kondisi geografis Kalimantan Selatan, khususnya karakteristik wilayah lahan basah serta tantangan perubahan iklim.
“Berbagai riset yang dipaparkan memberikan gambaran bagaimana teknologi dapat menghadirkan hunian yang nyaman, aman secara struktur, serta tetap sesuai dengan kondisi geografis Kalimantan Selatan dengan biaya yang lebih terjangkau,” ujarnya, Banjarmasin, Selasa (7/7/2026).
Ia berharap, hasil penelitian tersebut tidak hanya menjadi kajian akademis, tetapi juga dapat diimplementasikan untuk mendukung penyediaan rumah layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Tantri menegaskan, Pemprov Kalsel selalu mendorong setiap kebijakan pembangunan didasarkan pada hasil riset dan kajian ilmiah. Menurutnya, kebutuhan penyediaan rumah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan, masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan bersama.
“Saat ini melalui RPJMD, pemerintah berupaya menyelesaikan kawasan kumuh sekaligus meningkatkan penyediaan rumah layak huni. Hasil penelitian seperti ini akan kami pelajari untuk melihat kemungkinan dukungan pemerintah dalam penerapannya,” katanya.
Lebih lanjut, Tantri turut menyoroti pentingnya penerapan teknologi yang tepat dalam pembangunan di kawasan lahan basah agar tidak mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.
Ia menjelaskan, pembangunan di wilayah lahan basah memerlukan rekayasa konstruksi yang sesuai sehingga tetap aman sekaligus menjaga fungsi lingkungan. Oleh karena itu, hasil-hasil penelitian yang dipresentasikan dalam simposium akan menjadi bahan kajian bagi pemerintah daerah.
Selain itu, Tantri menekankan bahwa selain inovasi teknologi, penegakan aturan (law enforcement) juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan kawasan lahan basah.
“Pemerintah harus tegas dalam menentukan kawasan yang dapat maupun tidak dapat dibangun demi menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. MC Kalsel/Rns
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
