Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, memaparkan perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) beserta berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan saat menyambut kunjungan kerja Staf Ahli Menteri Kehutanan RI, Bidang Hubungan Antar Lembaga, selaku Ketua Tim Pendampingan Daerah Satgas Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan Tahun 2026 di Provinsi Kalimantan Selatan, Fahrizal Fitri, di Kantor BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (27/7/2026).
Dalam paparannya, Ronny menyampaikan hingga 27 Juli 2026 tercatat sebanyak 299 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dengan estimasi luas lahan terbakar mencapai 794,1 hektare. Kota Banjarbaru menjadi wilayah dengan jumlah kejadian terbanyak, yakni 128 kejadian, disusul Kabupaten Tanah Laut sebanyak 42 kejadian dan Kabupaten Banjar 39 kejadian.
Sementara itu, luasan area terbakar terbesar juga berada di Banjarbaru, mencapai sekitar 326 hektare. Ronny menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla mulai 6 Juli hingga 31 Oktober 2026, sedangkan aktivitas Komando Penanganan Darurat Bencana telah dimulai sejak 7 Juli 2026 guna mempercepat koordinasi penanganan di lapangan.
“Kendala utama Satgas darat adalah sulitnya akses menuju lokasi kebakaran. Beberapa titik berada di kawasan gambut yang tidak dapat dilalui kendaraan, sehingga kami pernah menyambung selang hingga delapan gulung. Namun, tekanan air di ujung selang sudah sangat berkurang sehingga efektivitas pemadaman menjadi terbatas,” ujar Ronny.
Ia menambahkan, operasi udara menjadi solusi untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilaksanakan pada 15–21 Juli 2026 turut membantu meningkatkan curah hujan di sejumlah wilayah, sementara operasi water bombing yang masih berlangsung memberikan dukungan signifikan dalam upaya pemadaman.
Meski demikian, Ronny mengungkapkan operasi udara juga memiliki keterbatasan. Salah satunya adalah waktu operasional yang hanya dapat dilakukan hingga pukul 18.00 demi menjaga keselamatan penerbangan. Akibatnya, apabila kebakaran terjadi pada malam hari, penanganan sepenuhnya dilakukan oleh Satgas darat.
“Pada malam hari fokus kami adalah mengamankan agar api tidak merambat ke kawasan permukiman. Untuk lokasi yang sulit dijangkau, kami berharap api dapat melemah dengan bantuan embun malam sambil menunggu operasi udara kembali dilaksanakan keesokan harinya,” jelasnya.
Selain persoalan akses, Ronny juga menyoroti keterbatasan lokasi pengambilan air untuk operasi udara di sejumlah kawasan konsesi.
Menurutnya, pola sebaran karhutla tahun ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya titik rawan berada di wilayah utara sekitar bandara dan berhasil diminimalkan melalui pembasahan lahan gambut, kini titik kebakaran justru bergeser ke wilayah selatan yang didominasi kawasan konsesi.
“Tahun-tahun sebelumnya kami berhasil menekan potensi kebakaran di wilayah utara melalui pembasahan lahan dan koordinasi dengan berbagai pihak. Namun tahun ini titik rawan bergeser ke wilayah selatan yang sebagian besar merupakan area konsesi, sehingga membutuhkan pola penanganan dan kolaborasi yang lebih intensif,” kata Ronny.
Melalui kunjungan kerja tersebut, BPBD Kalimantan Selatan berharap mendapat dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup RI dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla, terutama pada kawasan-kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi dan akses yang sulit dijangkau. MC Kalsel/Fuz
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
