Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong Perum Bulog memperkuat intervensi dan distribusi pangan strategis guna menjaga stabilitas harga di tengah tingginya kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting karena beras masih menjadi salah satu komoditas utama penyumbang inflasi Kalsel.
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Elminsyah Jaya, mengatakan pengendalian inflasi tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Hal tersebut disampaikan Eddy usai mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri RI secara virtual melalui Command Center Kalsel di Banjarbaru, Selasa (18/8/2026).
“Inflasi ini tidak hanya pemerintah, tetapi juga multi-stakeholder. Kalau masalah harga beras, kita berharap Bulog juga akan intervensi secara masif,” ujar Eddy.
Ia menjelaskan, secara year on year, beras menjadi komoditas dengan andil inflasi terbesar kedua di Kalsel setelah emas perhiasan. Karena itu, penguatan pasokan beras menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Menurut Eddy, Bulog memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan sejumlah komoditas pangan strategis, seperti beras, gula dan minyak goreng. Ketiga komoditas tersebut memiliki tingkat kebutuhan yang tinggi di masyarakat.
“Kita berharap Bulog tetap masif di kabupaten dan kota Kalimantan Selatan, kalau bisa dimaksimalkan sehingga harga bahan pokok utamanya beras, minyak goreng, gula dan lain sebagainya bisa terkendali,” jelasnya.
Selain memperkuat peran Bulog, Pemprov Kalsel juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota meningkatkan kerja sama antar daerah. Hal ini terutama dilakukan untuk mengatasi perbedaan ketersediaan komoditas pangan antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Eddy menyebut terdapat kabupaten/kota yang memiliki kelebihan pasokan komoditas tertentu, sementara daerah lain mengalami kekurangan. Kondisi tersebut dapat diatasi melalui distribusi dan kerja sama antardaerah.
“Daerah yang mengalami suplai bahan pangan seperti bawang merah dan lain sebagainya bisa mengaktifkan Gerakan Pangan Murah dan kerja sama antar daerah. Kita lihat kabupaten/kota ada yang berlebih dan ada yang kurang,” katanya.
Menurutnya, kerja sama antardaerah memungkinkan distribusi komoditas dari wilayah yang surplus menuju wilayah yang membutuhkan. Dengan demikian, keseimbangan pasokan dapat terjaga dan tekanan kenaikan harga dapat ditekan.
Langkah tersebut juga diharapkan dapat memperkuat upaya pengendalian inflasi Kalsel secara keseluruhan, mengingat angka inflasi provinsi merupakan agregasi dari kondisi kabupaten dan kota.
Eddy berharap sinergi antara Pemprov Kalsel, pemerintah kabupaten/kota, Bulog dan pemangku kepentingan lainnya dapat terus diperkuat sehingga ketersediaan pangan terjaga, harga tetap terjangkau dan daya beli masyarakat terlindungi.
“Mudah-mudahan ada keseimbangan dengan kerja sama antar daerah tersebut,” harapnya. MC Kalsel/Fuz
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
